Network
KABAR BANTEN - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang mencatat pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) sekitar 13.649 rutilahu.
Namun sejak awal masa kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Pandji Turtayasa warisan rutilahu tersebut berhasil dikurangi, hingga saat ini DPKPTB mencatat sudah 9.000 unit yang berhasil diperbaiki dengan berbagai sumber anggaran.
Kepala Bidang Perumahan dan Gedung Pemerintahan pada DPKPTB Kabupaten Serang Tony Kristiawan mengatakan, pada tahun 2016 rumah tidak layak huni mencapai 13.649 unit. Dari jumlah tersebut Pemkab Serang selama masa kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sudah berhasil menangani sekitar 9 ribu unit. "Dari tahun 2016 sudah selesaikan kira kira 9 ribu unit," ujarnya, Jumat 18 September 2020.
Baca Juga: Sepekan PSBB, Pendapatan Pedagang di Pasar Rau Anjlok Hingga Tutup Kios
Tony mengatakan, berdasarkan data awal terpadu tahun 2018, total rutilahu yang tersisa sebanyak 8.884 unit. Setelah dilakukan sejumlah upaya, sampai saat ini total rumah tidak layak huni yang tersisa hanya ada 4.889 rumah.
Kepala DPKPTB Kabupaten Serang Irawan Noor menyebutkan pada tahun 2020 ada beberapa sumber yang digunakan untuk membangun rutilahu. Diantaranya dari APBD Kabupaten Serang sebanyak 925 unit, dengan anggaran per rumah Rp 20 juta atau total Rp 18 miliar.
Baca Juga: Kucing-kucingan dengan Petugas, Banyak Warga di Cilegon Langgar Protokol Kesehatan
Ia mengatakan, tidak ada kendala untuk pembangunan rutilahu tersebut. Bahkan kata dia, proses pembangunan sangat luar biasa, sebab partisipasi masyarakat sangat tinggi. "Kalau disebut partisipasi rendah enggak ada buktinya rutilahu bangun baru semua. Hebatnya rutilahu dengan Rp 20 juta bisa rumah baru, enggak mungkin kalau tanpa sharing. Luar biasa bisa partisipasi besar. Keluarganya membantu," ucapnya.
Sedangkan untuk bersumber dari APBN sebanyak 1.100 unit rutilahu diperbaiki. Selanjutnya dari APBD provinsi masih menunggu konfirmasi keuangan provinsi.
Untuk rutilahu bersumber APBD provinsi, akan dibangun 100 unit dengan anggaran per rumah Rp 40 juta. "Kalau CSR ini koperasi benteng syariah ada satu, BAZNAS yang ASN jalan terus, kalau yang dari BAZNAS ada juga masih dipersiapkan," tuturnya.***
