Network
KABAR BANTEN - Bantuan sosial atau Bansos yang dibagikan pemerintah daerah jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024 kini menjadi sorotan.
Bahkan program bansos menjadi atensi Ketua Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW PKS Provinsi Banten Gembong R Sumedi.
"Kita minta ini (Bansos) tidak dipolitisasi," ujar Gembong di Gedung DPW PKS Provinsi Banten, Minggu 4 Februari 2024.
Ia berharap, Pj kepala daerah di Provinsi Banten tetap bekerja seimbang sesuai dengan tugas dan kewajiban.
"Saya berharap Pj Gubernur, Bupati atau walikota harus bekerja berimbang," pintanya.
Baca Juga: Agenda Pilkada 2024 Sudah Ditetapkan, PKS Provinsi Banten Masih Fokus Pileg dan Pilpres
Kata Gembong, kerja-kerja Pj kepala daerah di Provinsi Banten jangan bertentangan dengan peraturan.
"Saya berharap para Pj ini tetap menjalankan tugas dan pokoknya sebagai Pj kepala daerah, jangan sampai bertentangan," pintanya.
Gembong mengakui, Bansos sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, jika pembagian Bansos dipolitisasi, akan menggangu kondusifitas Pemilu 2024.
"Bansos itu hak masyarakat, jadi jangan di politisisasi. Bansos ini kan di butuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau ini menganggu kondusifitas ditahun politik," katanya.
Baca Juga: Pemilu 2024, PKS Targetkan Pasangan AMIN Menang 80 Persen di Banten
Iapun kembali mengingatkan bahwa program bansos dari pemerintah tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik.
"Saya berharap jangan sampai di politisasi," katanya kembali mengingatkan soal program bansos.***
