Network
KABAR BANTEN - Pemkab Lebak, per tanggal 1 hingga 20 Oktober 2020 akan menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Penerapan tersebut, menindaklanjuti kebijakan Pemprov Banten tentang penerapan PSBB di seluruh wilayah guna percepatan penanganan Covid-19.
Asisten daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak, Alkadri mengatakan, per 1 hingga 20 Oktober 2020, Lebak akan mulai menerapkan PSBB. Kebijakan itu sudah berdasarkan hasil rapat dengan unsur Muspida yang menyepakati diterapkan PSBB.
"Seharusnya, jika mengacu pada keputusan Gubernur. PSBB memang sudah harus mulai diterapkan 21 September 2020. Tetapi, Pemkab Lebak membutuhkan persiapan untuk menerapkannya," ucap Alkadri kepada Kabar Banten, Senin 28 Setember 2020.
Baca Juga: Cegah Covid-19 di Perkantoran, Ratusan ASN Pemkab Lebak Jalani Swab Test
Ia menjelaskan, adapun substansi yang diatur dalam pelaksanaan selama PSBB nanti terdapat beberapa point. Antara lain, proses pembelajaran hanya boleh dilaksanakan dengan metode jarak jauh atau dalam jaringan (Daring) dan rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan hanya untuk warga masyarakat sekitar dengan membatasi jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50 persen dari kapasitas rumah ibadah dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
"Selama PSBB, kegiatan perayaan hari besar keagamaan tidak dilaksanan. Pengajian yang diselenggarakan oleh orang perorangan dapat dilaksanakan, dengan ketentuan dihadiri peserta paling banyak 50 persen dari kapasitas," katanya.
Baca Juga: Masih Bingung Apa Itu Deals Sekitarmu ShopeePay? Simak Tips & Triknya
Begitu juga kegiatan sosial dan budaya, selama pemberlakuan PSBB, dilarang melakukan kegiatan. Kegiatan itu meliputi, resepsi pernikahan, kegiatan hiburan atau kepariwisataan, kegiatan olah raga yang lebih dari 4 orang, kkegiatan yang berhubungan dengan agenda politik dan kegiatan lain dalam rangka sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang dalam jumlah lebih dari 5 orang.
Untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan, meliputi kegiatan di area pasar dibatasi dengan nomor toko/kios ganjil genap atau paling banyak 50 persen dari pedagang.
