Network
KABAR BANTEN - Ribuan buruh menggeruduk kantor Bupati Tangerang di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Selasa 6 Oktober 2020. Mereka mendesak Bupati Tangerang untuk ikut menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Di depan Kantor Bupati Tangerang, buruh berorasi dengan menggunakan pengeras suara di mobil komando. Selain itu, buruh juga membawa spanduk yang berisi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami datang ke Kantor Bupati Tangerang untuk menyampaikan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, sekaligus mendesak Bupati Tangerang ikut menyampaikan penolakan ke Pemerintah Pusat, karena UU Omnibus Law merugikan kaum buruh jika diterapkan. Aturan itu harus direvisi,” kata Asep Sunandar, peserta aksi.
Baca Juga : Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ribuan Buruh di Tangerang Turun ke Jalan
Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan buruh diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesal Rasyid. Namun, sebelum beraudiensi, perwakilan buruh tersebut menjalani rapid tes Covid-19 terlebih dahulu.
Terkait aspirasi para buruh yang menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, Pemkab Tangerang belum menentukan sikap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menjelaskan, Pemkab Tangerang melalui Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, tepatnya 19 September 2020 sudah menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan harapan dan aspirasi para buruh Kabupaten Tangerang.
Baca Juga : Penolakan Omnibus Law RUU Ciptaker Menggema, Menaker Tulis Surat Terbuka
"Aspirasi para buruh itu sudah disampikan oleh pak bupati, karena mungkin pak bupati menerima masukan, sekaligus melihat kondisi yang dirasakan oleh buruh. Sehingga pak bupati menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Artinya, pemerintah daerah sudah respon terhadap aspirasi para buruh,” ujar Maesal kepada wartawan usai beraudiensi dengan perwakilan buruh di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang.
