Berikan Layanan Informasi Pemenuhan Rumah Layak Huni, DPKPP Buka KRS di MPP Pandeglang

- 21 Mei 2024, 19:10 WIB
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengunjungi konter layanan KRS yang dibuka DPKPP Kabupaten Pandeglang di MPP Pandeglang, Selasa 21 Mei 2024.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengunjungi konter layanan KRS yang dibuka DPKPP Kabupaten Pandeglang di MPP Pandeglang, Selasa 21 Mei 2024. /Kabar Banten /Aldo Marantika

KABAR BANTEN - Dinas Pertanahan Kawasan Perumahan dan Permukiman (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, membuka konter layananan yang diberi nama Klinik Rumah Swadaya (KRS), di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pandeglang, Selasa 21 Mei 2024.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perumahan Kawasan Permukiman (UPTPKP) Rinto mengatakan, bahwa layanan KRS ini adalah program dari DPKPP untuk memberikan jasa layanan informasi perencanaan bagi seluruh masyarakat Pandeglang yang ingin mempunyai bentuk rumah yang layak huni.

"Jadi masyarakat misalkan punya tanah yang akan dibangun belum punya konsep nya seperti apa silahkan datang ke KRS, kita akan buatkan perencanaannya, denahnya, bahkan besaran anggaran yang dihabiskan untuk membangun rumah," kata Ritno.

Menurut Ritno, biasnya dalam membuat rumah, masyarakat tidak punya perencanaan yang matang mulai dari konsep, bentuk rumah, atu rumah yang sesuai dengan kondisi wilayah.

"Kita ketahui bersama Pandeglang yang rawan bencana, untuk bangun rumah perlu perencanaan atau bentuk rumah yang layak huni dan tahan gempa," ungkapnya.

"Masyarakat yang mau bentuk rumah seperti apa silahkan konsultasi dengan datang ke gray kami di MPP, untuk jasa layanan gratis tanpa biaya," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan terhadap sandang dan pangan.

"Selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah juga mempunyai program KRS dalam bentuk layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni secara swadaya," kata Irna.

Irna juga menyampaikan, KRS ini sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) nomor 7 Tahun 2022 pasal 1 ayat 10 se nomor 14/se/dr/2022 dan Permen PUPR nomor 7 tahun 2022 pasal 58.

Halaman:

Editor: Kasiridho


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah