Network
KABAR BANTEN - Jumlah warga miskin di Provinsi Banten mencapai 791,61 ribu orang per Maret 2024.
Masih tingginya angka kemiskinan itu karena penanganannya dinilai masih belum sesuai harapan.
"Masih jauh dari harapan," kata Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati kepada Kabar Banten, Selasa 2 Juli 2024.
Baca Juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Didesak Segera Selesaikan Masalah Pengangguran dan Kemiskinan
Ia mengatakan, DPRD Banten sudah mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Provinsi Banten.
"Program pembangunan yang tercantum dalam APBD, salah satunya adalah untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatnya daya saing," ujarnya.
Ia menuturkan, program APBD Provinsi Banten dari tahun ke tahun diutamakan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, termasuk program pelatihan, pemberdayaan, dan program bantuan langsung.
"Penganggaran APBD itu kan sebenarnya menuju kesejahteraan rakyat, baik itu pembangunan yang diarahkan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga program-program pelatihan untuk usaha baru, program jejaring kemiskinan seperti bantuan-bantuan makanan, bibit ternak," tuturnya.
Menurut dia, masih tingginya jumlah warga miskin di Provinsi Banten menguatkan atas koreksi DPRD Provinsi Banten terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023.
"Itu sebenarnya arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah biasanya ada di LKPj. Di LKPj kemarin memang itu banyak disoroti, salah satunya terkait dengan bidang pendidikan, di mana sampai saat ini kita belum punya kerja sama dengan perusahan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten sehingga serapan tenaga kerja kita kalah bersaing dengan pendatang dari luar," ucapnya.
