Network
KABAR BANTEN – Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang dan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto menemui masa aksi yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Serang, Rabu 14 Oktober 2020.
Dalam pertemuan tersebut pimpinan DPRD dan Pjs bupati menandatangani surat penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja untuk disampaikan kepada presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan, pihaknya dari DPRD Kabupaten Serang pada intinya sangat terbuka dengan aspirasi rekan buruh. Pihaknya pun menerima aspirasi rekan buruh dan memahami apa yang mereka sampaikan sore ini.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law, Buruh Bahas Soal Pasal yang Dikelukan Dikatakan Hoax
Politisi PKS itu mengaku siap menandatangani apa yang disampaikan oleh masa aksi. Surat tersebut kemudian diminta untuk disampaikan langsung ke DPR RI dan presiden. "Surat sudah disiapkan kami minta sekretariat DPRD hari ini juga disampaikan ke Presiden RI," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mansur membacakan isi surat yang ditandatanganinya. Isi surat tersebut yakni "Disampaikan dengan hormat bahwa dengan telah disahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI 5 Oktober 2020, di Kabupaten Serang telah terjadi unjuk rasa penolakan terhadap UU dari seluruh aliansi serikat pekerja.
Baca Juga: Empat SD di Kota Serang Didatangi Wakil Wali Kota, Ada Apa ?
Sehubungan hal itu DPRD Kabupaten Serang menyampaikan aspirasi serikat. Menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan jadi UU dan minta diterbitkan peraturan pengganti UU atau pergub.
