Terkait Aksi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Pimpinan DPRD Pandeglang Lakukan Ini

- 15 Oktober 2020, 19:44 WIB
Ketua DPRD Pandeglang Tubagus Udi Juhdi duduk bersama massa yang melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di halaman Gedung DPRD Pandeglang untuk menindaklanjuti aspirasi massa, Kamis 15 Oktober 2020. /Ade Taufik/

 

KABAR BANTEN - Massa tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dan membuat fakta integritas bersama Pimpinan DPRD Pandeglang, di halaman Gedung DPRD Pandeglang, Kamis 15 Oktober 2020.

Dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Pandeglang, Udi Juhdi merespon positif aspirasi yang disampaikan massa. ‎

Fakta integritas tersebut, merupakan wujud nyata kesepahaman bersama dalam masalah penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan merekomendasikan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya kelompok Cipayung Plus dan OKP Kabupaten Pandeglang.

Baca Juga : Soal Aspirasi Reses, DPRD Pandeglang Katakan Ini ‎

Ketua Formatur HMI Pandeglang, Hadi Setiawan mendorong agar DPRD Pandeglang mendukung aspirasi yang disampaikan kelompok Cipayung Plus dan merekomendasikan aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia.

"Tentu kami meminta DPRD Pandeglang bisa menyampaikan aspirasi ini. Kami berikan waktu beberapa hari kepada dewan menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Hadi Setiawan kepada Kabar Banten, 15 Oktober 2020.

Ketua GMNI Pandeglang, TB. Muhamad Afandi menuturkan, pihaknya mendesak agar setelah diajukannya penolakan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut untuk dipublikasikan hasilnya. Pihaknya meminta anggota DPRD mundur dari jabatannya apabila tidak dipenuhinya tuntutan tersebut.

"Kita berikan waktu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Seandainya tidak berhasil, kami minta dengan hormat anggota DPRD mundur dari jabatannya," ujarnya.

Halaman:

Editor: Kasiridho


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X