Network
Pihaknya pun sudah menyampaikan masukan kepada Pemkab Serang selaku pemilik aset SD kaitan risiko dari lahan tersebut. Ia merekomendasikan agar lahan itu bisa dipindahkan ke tempat yang efektif dan efisien untuk peserta didik.
Temmy mengatakan, hal yang sama juga terjadi di SDN Inpres Cikeusal. Kondisi tanah lahan pengganti jelek, jika dalam konstruksi tanah itu tidak bermanfaat. Setidaknya harus dibuang atau dibuat pondasi lantai plat yang sangat besar biayanya.
"Terus kedalaman jurang ketinggiannya delapan meter jadi makan biaya," tuturnya.
Sedangkan untuk SDN Cilayang Guha disana ada dua kepemilikan lahan. Dari masalah itu pihaknya memiliki sejumlah alternatif pertama musyawarah mufakat, kedua konsinyasi dan ketiga dibangun dilokasi tanah tersebut tapi urusan tanah diserahkan pada yang bersengketa untuk menyelesaikan.
Baca Juga : Literasi di Pulau Tunda, Duta Bahasa Sampaikan Ini
Artinya kata dia, pihaknya hanya menyiapkan bangunan saja jika disetujui. Dalam konteks ini, pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah membuat statement jika sudah ada legaliltas pemkab melalui SK bupati maka ia akan memberikan pinjaman untuk membayar tanah dan kemudian membangun gedung sekolahnya, akan tetapi proses pengadaanya nanti sambil berjalan.
"Jadi setidaknya SD sudah berdiri dan bisa dimanfaatkan peserta didik proses pengadaan terus berjalan. Sudah ada kebijakan BPJT. Jadi segera diminta percepat juga kepastiannya," ucapnya.
Menurut Temmy jika solusi terakhir diambil tidak akan memakan waktu lama. Sebab anggaran ada pinjaman dari BPJT dan pembangunan tidak mesti menunggu pengadaan tanah selesai.
"Perhitungan belakangan selisih berapa. Yang penting ada pemodal yang siap nampung uang sendiri untuk bayar tanah dan bangun SD," tuturnya.
Pada intinya kata dia, pembangunan empat SD bisa cepat asal lahan pengganti bisa dipastikan lebih dahulu. Ia tak ingin setelah dibangun ada dua persepsi, ada yang mau pindah lagi dan ada yang mau tetap, sementara uang sudah dikeluarkan.
