Network
KABAR BANTEN - Potensi praktik politik uang atau money politic pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon 2020 dinilai tinggi. Salah satu ciri yang mendukung potensi tersebut, minimnya informasi tentang pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada, di mata masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat kurang begitu mengenal para paslon yang manggung pada Pilkada Kota Cilegon 2020. Tidak hanya pribadi para pasangan, warga juga tidak tahu visi dan misi yang diusung para calon.
Hal itu akibat kampanye tatap muka yang dilakukan para calon, tidak menyeluruh dilakukan terhadap masyarakat Kota Cilegon. Akibatnya, banyak dari mereka masih kebingungan untuk memilih siapa calon yang akan mereka dukung.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta, Suwaib Amiruddin mengatakan, minimnya informasi tentang paslon akibat dari aturan pembatasan jumlah massa yang diperbolehkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), di setiap agenda kampanye tatap muka. Selain itu, para tim sukses tidak memaksimalkan cara-cara lain dalam berkampanye.
“Ini memang konsekuensi dari pembatasan jumlah massa di setiap kampanye tatap muka. Timses pun kurang mengekspolre cara-cara lain dalam berkampanye, misalkan melalui media massa, yang sebetulnya media paling dipercaya oleh masyarakat,” katanya saat dihubungi, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca Juga : Pilkada Kota Cilegon 2020, Banyak Warga Tak Tahu Calon
Menurut dia, kondisi ini perlu segera disikapi oleh seluruh pihak. Sebab, minim informasi akan calon berpotensi pada gencarnya praktik money politic.
“Ketika masyarakat tidak tahu siapa yang harus dipilih, akhirnya celah akan money politic menjadi tinggi. Saya kira itu perlu disikapi secara bersama, baik oleh KPU, Bawaslu, juga para paslon,” ujarnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima politik uang. Sebab, pimpinan daerah yang lahir dari produk money politic, akan berimbas buruk kepada masyarakat sendiri.
