Network
KABAR BANTEN - Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memperhatikan warga di tengah pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Cilegon.
”Jadi begini, banyak masyarakat yang mengadu kepada kami selaku anggota legislative terkait adanya pemberlakukan PSBB yang ditunjang dengan Perwal. Ada beberapa point yang justru bagi kami tidak seimbang,” ujarnya ketika ditemui di gedung DPRD Kota Cilegon, Senin 26 Oktober 2020.
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan, ketidakseimbangan yang terjadi saat ini adalah pembatasan. Dimana sejumlah usaha kuliner yang menjadi andalan UMKM dibatasi waktunya. Sementara anjuran dari Pemerintah Pusat adalah bagaimana mencegah serta memutus mata rantai Covid-19 disertai dengan jalannya usaha perekonomian supaya seimbang.
“Ini ada pada bidang ekonomi. Jadi, kami meminta kepada Pemkot Cilegon yang didalamnya Satuan Gugus Tugas, selain melakukan pencegahan juga ada peningkatan ekonomi. Pelaku UMKM, kegiatan lainnya harus dijalankan, namun tetap mengedepankan Protokol Kesehatan. Sehingga pelaku eknomi dalam hal ini UMKM juga ada peningkatan,” ujar Hasbi.
Baca Juga : Puskesmas Pulomerak Kota Cilegon Ditutup Sementara, Ada Apa?
Selain UMKM, kata dia, pada bidang pendidikan harus ambil ancang-ancang. Karena, pihaknya melihat sekolah dalam jaringan (Daring) yang diberlakukan selama ini kurang bagus. Walaupun ada kuota yang disubsidi oleh pemerintah atau adanya wifi.
“Saat ini Cilegon sudah bukan zona kuning lagi, hendaknya pemkot harus sudah mengambil ancang-ancang untuk memulihkan masa pandemi yang sudah terlalu lama. Pendidikan, pada sekolah seharusnya dikoordinasikan untuk dibuka kembali. Apakah memakai sistem shift atau tekhnisnya bagaimana diatur saja. Terpenting siswa dan siswi masuk sekolah sesuai protokol kesehatan,” ujar Hasbi.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pihaknya akan merapatkan terlebih dahulu terkait diperpanjang atau tidaknya PSBB karena banyak desakan ekonomi. Meski PSBB akan ditiadakan, pihaknya akan mengetatkan protokol kesehatan.
“Nanti kami akan buka, asal bagaimana protokol kesehatan. Kasihan selama ini banyak yang mengeluhkan. Kalau provinsi diperpanjang tidak masalah, namun masyarakatnya itu ada di mana tinggalnya, kan ada di Kabupaten atau Kota, untuk Kota Cilegon nanti akan dirapatkan bersama,” ucapnya.
