Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan agar para pemilih pada Pilkada Kota Cilegon 2020 tidak terlibat politik uang. Lembaga antirasuah ini mengingatkan jika politik uang merupakan akar dari tindak pidana korupsi.
Kepala Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI Wahyudi menyarankan agar calon pemilih pro aktif dalam mencegah terjadinya politik uang. Salah satunya dengan mencari tahu sosok-sosok pasangan calon.
"Minimal mencari tahu dulu, siapa saja yang mencalonkan diri. Lalu cari visi misi serta program ke depan mereka. Sehingga setelah tahu, pemilih sudah bisa ada bayangan, siapa kira-kira yang lebih baik," katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Senin, 26 Oktober 2020.
Menurut Wahyudi, para calon pemilih memiliki andil paling besar dalam mewujudkan Pilkada Kota Cilegon 2020 bersih dan berintegritas. Jika pemilih paham akan risiko politik uang, tentu calon pasangan yang menawarkan uang akan semakin diminimalisir.
"Calon pasangan wali kota pun saya yakin berfikir ulang untuk mempraktikkan itu," ujarnya.
Baca Juga : Pilkada Kota Cilegon 2020: Potensi Politik Uang Dinilai Tinggi, Sejumlah Kalangan Sampaikan Ini
Wahyudi memberikan sedikit gambaran tentang korelasi antara politik uang dengan potensi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Katanya, calon yang menang karena politik uang, akan kebanjiran utang budi dan utang jasa dari para donatur.
"Calon yang mempraktikkan politik uang, pasti punya donatur. Nah, kalau si calon menang, dia pasti minta timbal balik. Harapan donator biasanya mengenai kemudahan perizinan, kemudahan dalam ikut serta tender proyek, atau keamanan dalam menjalankan bisnis yang saat ini sudah ada," tuturnya.
Ia berharap, para penyelenggara dan pengawas pilkada berupaya mencegah korupsi dan kecurangan. Selain itu, menjalankan tahapan pilkada secara transparan.
