Network
KABAR BANTEN - Rencana kerja Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten dalam program pemulihan ekonomi disoal. Sebab, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Banten Tahun 2021 justru didominasi proyek infrastruktur.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Selasa, 3 November 2020.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan, pihaknya sependapat dengan gubernur bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya pada sisi kesehatan, tetapi juga pada sisi perekonomian.
"Pendapatan masyarakat berkurang drastis bukan hanya karena tidak bisa bekerja secara optimal, juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan baik karena rendahnya daya beli masyarakat maupun karena pemutusan hubungan kerja," katanya.
Baca Juga : Pemuda di Banten Bergerak Tangani Pandemi Covid-19
Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah pusat melakukan berbagai cara dan upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Antara lain, memberikan bantuan UMKM, bantuan sosial dan tunjangan-tunjangan lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Namun, menurut dia, Pemprov Banten justru yang lebih asyik dalam peningkatan infrastruktur, dengan mengatasnamakan program pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19.
"Dan yang menjadi pertanyaan bahwa tema RKPD pusat untuk tahun 2021 adalah tentang pemulihan ekonomi nasional, tapi kenapa Pemprov Banten masih mengambil tema tentang peningkatan infrastruktur," tuturnya.
Bahkan, bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-9 dari Pemerintah Provinsi Banten TA 2020 dipastikan belum terealisasi sepenuhnya. Hal itu menunjukkan Pemprov Banten tidak serius. Bukan hanya pada rencana pemulihan ekonomi masyarakatnya, tetapi pada tahap penanganan.
