Network
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7 persen hingga 6,5 persen pada akhir tahun 2024.
Oleh karena itu, Program Keluarga Harapan sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
"Kuota Program Keluarga Harapan 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi masalahnya 95 persen penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," ujarnya.
"Sedangkan anggaran PKH ini kan cukup besar mencapai hampir Rp40 triliun. Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan," lanjut Mensos.
Selain meningkatkan graduasi, Juliari P Batubara juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia Indonesia menempati urutan ke 3 jumlah penderita kedua penyakit tersebut.
"Kita berada diurutan ke 3 stunting dan TBC. Ini harus ditekan. Tugas kita bersama termasuk pendamping Program Keluarga Harapan," jelasnya.
Baca Juga : Cegah Stunting, Bumil dan AUD dapat PKH untuk Asupan Gizi
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Pepen Nazaruddin menambahkakan bahwa komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC diwujudkan dengan memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima Program Keluarga Harapan.
Mereka akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per jiwa. Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk pendamping Program Keluarga Harapan bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam Program Keluarga Harapan ada kategori ibu hamil dan anak balita masing masing sebesar Rp3 juta.
