Network
KABAR BANTEN - Jelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Tangsel 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (ASN Pemkot Tangsel) kembali diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi mengatakan ada sejumlah aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpolitik. Antara lain Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010.
“Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tugasnya bekerja melayani masyarakat dengan baik, sudah tugasnya gitu saja. Jangan bermain politik praktis kan begitu, sudah ada edaran qalikota sudah beberapa kali tentang netralitas Aparatur Sipil Negara," ujarnya.
"Mari sukseskan pemilu agar berjalan dengan lancar, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya gunakan hak milih pribadi ikutin aturan, Aparatur Sipil Negara kan sudah ada rambu-rambunya diikuti saja,” lanjut Apendi, Kamis, 19 November 2020.
Baca Juga : Pilkada Kota Tangsel 2020: Debat Paslon Disiarkan di Salah Satu TV Swasta Nasional, Ini Jadwalnya
Apendi mengatakan, pihaknya telah mencatat ada sekitar enam pelanggaran ASN selama pilkada. Pertama, Muhamad yang masih menjabat sekda dan pada tanggal 8 Agustus sudah menyatakan mundur dari ASN. Kedua, Lurah Cipayung, Tomi Patria.
“Ketiga Camat Pondok Aren, Makum Sagita. Keempat Sekel Jurang Mangu, kelima Lurah Benda Baru Saidun dan staff kecamatan Ciputat,” tuturnya.
Jaga Integritas
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel mengajak jajaran pengawas untuk mampu menjaga integritas. Dalam hal ini, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan serta Panwas TPS bisa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Moch Acep mengatakan, untuk menjadi seorang pengawas dibutuhkan latar belakang yang baik.
“Background utama bagi seorang pengawas itu adallah integritas, dan kedua soal ekonomi. Karena seseorang yang punya integritas tinggi, tapi ekonomi lemah juga bisa goyah,” katanya.
Integritas ini, diakui Acep, juga harus dibarengi dengan kekompakan. Dalam hal ini, sama-sama menegakkan aturan yang sudah ada. Seperti dalam hal penghitungan suara yang nanti dilakukan. Misalnya, pembagian formulir C1 yang akan diisi oleh hasil perolehan suara.
“Jangan sampai ada saksi menerima form C1 kosong,” kata dia.
Baca Juga : Alhamdulillah.. 23 ASN Pemkot Tangsel Sembuh dari Covid-19
Kemudian, ia juga memberikan kemungkinan kecurangan terjadi dan berusaha memasuki wilayah pengawasan demi kepentingan politik. Yaitu, upaya orang memenangkan pasangan calon dengan beragam cara.
“Kecurangan itu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, dorongan paslon, kedua dorongan keluarga ketiga karena dorongan diri sendiri,” katanya.
Dorongan paslon yaitu ketika paslon masuk atau berupaya menyuap si penyelenggara. Kedua, dorongan keluarga karena ada di antara keluarga yang menjadi kontestan sehingga penyelenggara berusaha untuk memenangkan keluarga dimaksud.
Kemudian, dorongan diri sendiri biasanya terjadi ketika penyelenggara itu adalah perangkat pemerintahan, dalam hal ini RT/RW di lingkungannya.
Biasanya, lanjut Acep, mereka berusaha memenangkan jagoannya sendiri dengan dasar ingin dilihat oleh pasangan calonnya.
“Dorongan dari diri sendiri biasanya terjadi ketika KPPS-nya RT/RW, untuk menunjukkan kalau dia pendukung militan sehingga berusaha memenangkan jagoannya,” pungkasnya.***
