SERANG, KB.- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyebut jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin tercatat 9,22 persen pada tahun 2002. Namun, pada Maret 2019 menjadi 5,09 persen atau turun 4,13 persen.
“Ini bukti Pemprov Banten memiliki komitmen dalam penanganan kemiskinan,” kata Andika saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Pengelolaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Banten di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (18/9/2019).
Ia menjelaskan, pada tataran kebijakan Pemprov Banten bersama DPRD Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten.
“Peraturan Daerah ini menjadi dasar perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten. Dalam penanganan kemiskinan, bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan akses bagi rumah tangga sasaran kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, untuk kemudian dilakukan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan sinergitas program dan kegiatan pro poor lintas OPD dan perangkat pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten.
“Khususnya pada program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten,” ucapnya.
Ia menjelaskan, program pro-poor itu sendiri mengacu pada perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
“Penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial seperti pendidikan dan kesehatan gratis, program pemberdayaan masyarakat serta program yang memberikan akses sumber daya dan penguatan/pembinaan kepada usaha kecil dan mikro menjadi prioritas,” kata dia.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, saat ini pihaknya sedang menggagas penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk lebih mengoptimalkan output dari program Jamsosratu. Dengan aplikasi IT tersebut, pihaknya dapat melakukan pemetaan terkait dengan efektifitas program Jamsosratu.
“Aplikasi IT itu nanti yang input petugas pendamping. Inputan-inputan petugas itu akan jadi basis data PKM yang progresnya kelihatan. Sehingga bisa jadi basis data bagi OPD lain juga dalam melakukan programnya di bidang penanganan kemiskinan seperti dinas pendidikan dan kesehatan, dan dinas-dinas lainnya,” paparnya.
Pihaknya memerlukan regulasi yang lebih spesifik seperti Peraturan Gubernur (Pergub) agar dapat bekerja lintas OPD dalam menangani persoalan kemiskinan tersebut.
Mengutip sambutan Andika, Nurhana mengatakan bahwa penanganan kemiskinan terdiri dari 3 klaster. Klaster pertama jaminan sosial seperti yang dilakukan dinsos selama ini melalui Jamsosratu dan PKH atau program keluarga harapan.
Klaster kedua pemberdayaan masyarakat seperti melalui program-program sejenis simpan pinjam atau program-program sejenis percepatan pembangunan desa atau kecamatan. Klaster ketiga adalah pemberdayaan UMKM dengan program seperti KUBE atau kelompok usaha bersama atau program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya. (RI)*