SERANG, (KB).- Pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang membantu mengatasi masalah kemiskinan masyarakat di Kota Serang melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Sistem tersebut dibangun untuk membantu masyarakat yang memiliki persoalan baik kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan lainnya. Sistem tersebut akan dikembangkan di Kota Serang dari Bapenas dan Kementerian Sosial RI. Dalam implementasinya, sistem tersebut akan difasilitasi para fasilitator yang ada di setiap kelurahan di Kota Serang. “Saat ini, para fasilitator sebanyak 67 orang dari perwakilan tiap kelurahan sedang melakukan bimbingan teknis terkait SLTR ini selama 2 hari, yaitu Rabu hingga Kamis (25-26/10/2017),” kata Kepala Dinsos Kota Serang, Syamsuri Dahlan kepada Kabar Banten seusai mengikuti bintek SLRT dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) 2017 di Gedung Korpri Serang, Rabu (25/10/2017). Ketika ada persoalan masyarakat, lanjut dia, seperti masalah BPJS masih banyak warga yang tinggal di desa tidak tahu ke mana harus mengadu, maka yang bertindak tersebut, adalah fasilitatornya untuk memfasilitasi ke mana harus dirujuk. Selain itu, pihak Dinsos Kota Serang memiliki Puskesos di 2 keluarahan, yaitu Margaluyu dan Kaligandu. “Penyelenggaraan SLRT diharapkan mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. Ketika ada warga miskin yang tak tercover dalam data rastra (beras sejahtera), tetapi tidak kebagian, dia menjelaskan, masyarakat dapat mengadukannya lewat sistem tersebut melalui fasilitator. Jumlah fasilitator tersebut dari APBN 50 dan Kota Serang 17, jadi totalnya 67. Sementara, yang akan ditempatkan di setiap kelurahan ada satu.  "Para fasilitator ini juga dibekali TAB. Dalam program ini juga ada dua kelurahan yang akan dijadikan model Puskesos, yakni Kelurahan Margaluyu dan Kaligandu," ucapnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir menuturkan, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dan perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40 persen masyarakat termiskin di Indonesia, di antaranya program-program rastra, bantuan siswa miskin (BSM) atau kartu Indonesia pintar (KIP), program keluarga harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan kartu Indonesia sehat (KIS) sebagai bagian dari jaminan kesehatan nasional (JKN). “Selain program dari Pemerintah Pusat, terdapat berbagai bentuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah daerah,” tuturnya. Meskipun berbagai upaya Pemerintah Pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, dia mengatakan, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Masih banyak kasus orang miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif serta banyak keluarga miskin yang tidak menerima manfaat dari program yang tersedia, meskipun layak menjadi penerima. (TM)***