Tinjau SDN Sadah, KPAI Akan Surati Kemendikbud

- 8 Desember 2017, 10:15 WIB
KPAI-tinjau-sdn-sadah
KPAI-tinjau-sdn-sadah

SERANG,(KB).- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan menyurati Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta agar pembangunan SDN Sadah bisa segera dilakukan. Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat melakukan kunjungan ke SDN Sadah di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kamis (7/12/2017).

Retno mengatakan, pada kunjungannya tersebut dirinya pun sudah sempat berkeliling dan melihat ruang kelas dan sarana prasarana yang ada di sekolah itu. Bahkan dirinya pun sudah sempat bersalaman dengan siswa siswi itu. Menurut dia, dari hasil kunjungannya ke beberapa sekolah di Indonesia selama dirinya 4 bulan di KPAI, kondisi SDN Sadah memang yang terparah. Sebelumnya dirinya sudah sempat melihat kondisi sekolah lain yang juga memprihatinkan di luar pulau jawa. “Ini termasuk cukup parah. Orang enggak ada perpustakaan, wc satu,” ujarnya kepada wartawan.

Retno menjelaskan, dikatakan memprihatinkannya sekolah itu memang wajar. Hal itu dilihat pertama dimana ruang kelas di sekolah itu hanya ada 6 ruangan, kemudian juga berada ditempat terpisah. Selain itu, dari total 97 orang siswa yang ada, di sekolah itu hanya tersedia 1 WC yang digunakan oleh seluruh murid plus guru. “Dan itu memang tidak layak. Di SD sebelumnya mereka punya 4-5 WC, jadi dari sarana dan prasarana juga jauh dari layak,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, dari sisi bangunan juga memang masih semi permanen dengan rata-rata murid 18-21 orang perkelas. Dengan demikian kondisi ini bisa disebut jauh dari layak. Kemudian disekitarnya juga terdapat kandang bebek yang mungkin bagi warga sekitar itu sudah biasa. Namun bagi warga yang jarang ke sana, mereka akan bisa merasakan. “Kemudian lapangan yang tak layak dan jauh dari 8 standar minimal pendidikan, ini memang sangat jauh jadi bisa kita kategorikan jauh dari layak,” ujarnya.

Karena melihat kondisi itu, ujar Retno, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan ruang kelas baru tersebut. Menurut dia, dengan adanya momentum saat ini, diharapkan pemerintah segera merealisasikan tanah yang akan dibebaskannya. “Dan segera dibangun. Itu sih rekomendasi KPAI,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, untuk mendesak pembangunan sekolah itu, pihaknya pun akan menulis surat kepada Kemendikbud termasuk juga kepala daerah untuk segera menangani SDN Sadah. Sebab bagaimana pun sekolah itu merupakan sekolah negeri bukan swasta. “Saya akan segera yah, kami habis ini akan melakukan analisa dari data yang sudah kita dapat berikutnya kami akan menulis surat resmi ke mentri dan itu nanti akan kita tembuskan kepada presiden (Joko widodo)dan Gubernur Banten (Wahidin Halim) dan juga tentu juga Bupati Serang (Ratu Tatu Chasanah) untuk tindak lanjut terkait ini,” tuturnya.

Pada upaya pertamanya itu, pihaknya akan mendorong pengadaan tanah terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk urusan pembangunan gedungnya akan diminta kepada Kemendikbud dan juga pusat. Dirinya pun menyadari jika selama ini pengadaan lahan itu terbentur dengan harga yang tidak cocok antara pemilik tanah dan apresial.

Menurut dia, harga yang ditawarkan oleh Pemkab Serang sebesar Rp. 255 ribu itu bukti keseriusan. Hanya saja ia menyayangkan, ketika negosiasi harga itu mentok diangka Rp. 500 ribu, mengapa tidak ada komunikasi lanjutan. Padahal pemkab bisa mengajukan bantuan kepada Pemprov Banten untuk pendanaan tambahan. “Kalau masih kurang bisa meminta kepada pemerintah pusat melalui APBN, problemnya kan pemerintah misalnya kemendikbud di komunikasikan enggak soal ini kan tidak. Ini sekolah negeri dibawah dinas pendidikan bukan kemenag, nanti kami komunikasi juga dengan kemendikbud andaikan harganya tidak cocok,” tuturnya.

Jika memang tanah sudah dibeli, maka pemerintah pusat bisa diminta anggarannya untuk membangun gedung dan itu bukan hal yang mustahil. “Minta saja ke dirjen pendidikan dasar dan menengah, jadi bisa dan ini enggak butuh biaya besar untuk negara. Uang kalau hanya Rp. 1-2 milyar untuk membangun sebuah gedung sekolah mah enggak mahal itu investasi manusia,” katanya.

Halaman:

Editor: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x