Kependudukan Menjadi Titik Terdepan dalam Pembangunan

- 30 Januari 2019, 14:19 WIB
sambutan kepala perwakilan bkkbn banten dalam acara sosialisasi kependudukan
sambutan kepala perwakilan bkkbn banten dalam acara sosialisasi kependudukan

Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama,  kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang  menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan masyarakata. Isu kependudukan menjadi titik sentral dalam program pembangunan. “Mengingat betapa kompleknya permasalahan penduduk terutama mengenai kualitas kehidupan manusia, peningkatan wawasan kependudukan sangat penting untuk dilakukan,” ujar kepala perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten Drs.Aan Jumhana M.Si pada kegiatan Sosialisasi pedoman dan materi pendidikan kependudukan OPD KB kabupaten/kota, satuan pendidikan mitra kerja BKKBN Provinsi Banten tahun 2019, Selasa (29/1/2019), di salah satu hotel di kota Serang. Hadir pada kegiatan tersebut organisasi perangkat daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) kabupaten/kota se-Provinsi Banten, mitra BKKBN Provinsi Banten, para guru bp, anggota koalisi kependudukan Provinsi Banten dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). BKKBN sebagai institusi pemerintah, diberi mandat oleh undang-undang nomor 52 tahun 2009 serta pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mengawal bagaimana isu-isu kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi program-program yang setara dengan berbagai program pembangunan lainnya. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus menjadi program yang terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya. “Kadang-kadang kita tersektor dan masih terpisah harusnya kan tidak ada, semua mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di daerah. Hanya di aspek mana? Yang masih memiliki aspek lemah, itu yang menjadi upaya kita untuk terus memberikan advokasi, dorongan dan memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan, para pembuat kebijakan untuk melahirkan regulasi atau perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat dalam program pembangunan,” ujarnya.
Pembedanya sebetulnya adalah fokus garapan dan model pendekatan. Jadi kalau dalam program KKBPK, fokus garapannya mungkin sama dengan beberapa dinas yang lain dalam upaya peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia. “Pendekatannya yang diamanatkan pada BKKBN adalah melalui pendekatan keluarga. Ini yang spesipik tapi secara umum program-program tersebut harus terintegrasi dengan sektor-sektor lain,” ujarnya. “Kami menyadari betul, apa sih BKKBN kekuatannya? Apalagi mungkin BKKBN sekarang berbeda pada saat-saat dulu program ini dikawal mulai tahun 1970 hingga era tahun 90-an. Orang pun sudah familiar betul dengan istilah-istilah BKKBN sampai sekarang pun orang atau masyarakat masih belum hapal bahwa BKKBN itu nomor satunya Badan Kependudukan, Bukan Badan Keluarga Berencana. Tapi sementara dimasyarakat masih hapalnya Badan Keluarga Berencana meskipun sebagian fungsinya melakukan tugas-tugas pengendalian penduduk. Pendekatan SDM sama tetapi lebih ke pendekatan keluarga,” ujar Aan. Dari isu-isu besar tersebut, kependudukan di tempatkan sebagai bagian terdepan.  Karena ini yang harus jadi bahan acuan atau bahan kajian bagi setiap institusi, bagi setiap pemerintah daerah untuk melahirkan upaya-upaya atau regulasi-regulasi yang terkait dengan upaya-upaya pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kependudukan sebagai isu besar.  Kalau kita berbicara keluarga berencana, itu merupakan bagian kecil dari isu-isu kependudukan yang lebih luas. Bicara tentang pembangunan keluarga, itupun juga bagian kecil. Kalau kita berbicara tentang masalah-masalah kependudukan begitu kompleks dan luar biasa.
Dari isu-isu besar yang diamanatkan kepada institusi BKKBN, adanya mitra-mitra diyakini dapat lebih mempercepat mendorong program kependudukan menjadi program yang setara dengan program-program pembangunan lainnya, tetapi kita tidak bisa mengklaim bahwa setiap program kegiatan yang dilakukan adalah hasil atau keberhasilan BKKBN dan mitra. “Keberhasilan program KB dahulu tidak dilakukan oleh institusi BKKBN semata. Saat isu KB digulirkan, para ulama pun memiliki banyak peran karena pada saat itu, di BKKBN lebih banyak pegawai dari IAIN dan santri sebagai penyuluh yang berlatar belakang dari keagamaan. Jadi lebih mudah menyampaikan program kepada masyarakat,” ujar Aan. Berbicara soal pembangunan berwawasan kependudukan, apa sih sebenarnya pembangunan berwawasan kependudukan itu? Kita mungkin sering mendengar istilah tersebut, tapi apa makna pembangunan kependudukan itu? Kalau pemaknaan istilah tersebut belum seragam pemahamannya apalagi bagi para pembuat kebijakan atau tokoh-tokoh kunci aparat stakeholder, saya yakin keluaran kebijakannya pun tidak akan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. “Secara sederhana bisa diartikan bahwa ada dua hal yang berkaitan dengan pembangunan berwawasan  kependudukan. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan itu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk menjadi titik sentral dalam proses pembangunan untuk sebagai subjek dan objek atau pembangunan yang pro rakyat. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan  merupakan pembangunan sumber daya manusia dengan penekanan terhadap kualitas SDM dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata, jadi tidak bisa kalau kita berbicara bahwa pembangunan berwawasan kependudukan tersebut adalah pembangunan infrastruktur semata karena terlalu tinggi pembangunan infrastruktur maka dampak sosial yang muncul pun banyak,” ujarnya.
Kalau perencanaan pembangunan tidak mempertimbangkan potensi dan kondisi wilayah maka akan terjadi masalah. Oleh sebab itu, pembangunan harus disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung. Sampai saat ini, belum terjadi pembangunan yang berorientasi pada aspek-aspek kependudukan. Dalam program KKBPK, keluarga diharapkan menjadi wahana pertama dan utama serta bagian terdepan dalam membangun sumber daya manusia serta membangun karakter manusia yang berkualitas dengan penanaman nilai-nilai luhur dan sesuai dengan akidah yang baik, ujar Aan. Ia mengatakan, pihaknya menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dalam mengantisipasi persoalan kependudukan. Salah satunya dengan dibentuknya pusat informasi konseling di sekolah-sekolah dan sekolah siaga kependudukan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda minimal mereka mengetahui informasi-informasi tentang keluarga berencana dan pembangunan keluarga. “Tidak ada sektor pembangunan yang bisa berhasil dilakukan oleh satu institusi semata. Kuncinya adalah integrasi melalui koordinasi dan kerjasama seluruh lintas sektor dengan kemitraan,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran mitra-mitra dalam melaksanakan program-program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). Dengan koordinasi dan kerjasama kemitraan tersebut, diharapkan ada solusi-solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan kependudukan dan pihaknya juga berharap lahir regulasi-regulasi dari pemerintah atau pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. (KO)*

Editor: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x