Network
SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten akan mengkaji ulang penggabungan 14 proyek pembangunan dan peningkatan jalan dalam satu paket lelang atau tender senilai Rp 105 miliar pada tahun 2020.
Keputusan tersebut diambil setelah pihak PUPR dipanggil Komisi IV DPRD Banten di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (9/1/2020).
Selain meminta penjelasan mengenai penggabungan proyek jalan tersebut, pertemuan juga membahas evaluasi kegiatan PUPR pada 2019 dan pelaksanaan 2020.
Hadir Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Ketua Komisi IV Eri Suheri, Wakil Ketua Komisi IV Tb Luay Sofhani, serta anggota lainnya. Sementara dari PUPR hadir kepala dinas Moch. Tranggono dan Sekdis Robby Cahyadi.
Baca Juga : Lelang 14 Proyek Jalan Digabung, Dewan Minta Penjelasan Pemprov Banten
Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, penggabungan 14 proyek jalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Menurut dia, kajian harus dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai hal, seperti kebijakan hingga kearifan lokal.
"Kami sudah sepakat penggabungan pekerjaan jalan itu agar ada pengkajian ulang. Secara menyeluruh seperti instrumen teknis, kebijakan dan kearifan lokal. Hal ini dipandang penting agar tujuan bersama untuk pembangunan yang efektif efisien berjalan dengan baik. Ini untuk kepentingan masyarakat Banten. Tim kajian gabungan PUPR dengan Komisi IV, dan juga nanti melibatkan berbagai stakeholder," kata Fahmi, yang juga sebagai coordinator Komisi IV ini.
Menurut dia, kajian tersebut harus segera dilakukan mengingat saat ini Pemprov Banten sedang melakukan percepatan pembangunan. Setelah kajian selesai, baru kemudian pekerjaan tersebut dilelang.
"Lama banget (sebulan), kan kita harus segera membangun. Saya kira secepatnya," kata Politisi Partai Golkar ini.
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Banten Syihabudin Sidik ingin memastikan penggabungan proyek tersebut bukan karena ada perusahaan yang sudah booking pekerjaan tersebut.
