Network
SERANG, (KB).- Sekretaris PWNU Banten Amas Tadjuddin mengingatkan masyarakat terhadap tiga kelompok yang memanfaatkan pandemi Covid-19, untuk kepentingan politik dan kelompoknya saja.
Kelompok pertama, ucap dia, kelompok yang tidak percaya terhadap pemerintah, sehingga semua aturan dan imbauan pemerintah di masa pandemi ini dianggap sepele. Seperti kaifiat Idulfitri di masa pandemi Covid-19 yang murni hukum fikih, tetapi dijadikan ajang provokasi.
"Peribadatan masa pandemi Covid-19 termasuk kaifiat shalat Idulfitri, yang murni ranah fikih tentang tata cara solat yang telah diatur lengkap oleh para ulama. Bukan kaifiat politisasi atau bukan tata cara berpolitik, tetapi kelompok ini propaganda isu solat dijadikan isu untuk menyerang pemerintah. Sungguh terlalu kelompok tersebut," kata Amas kepada Kabar Banten, Sabtu (23/5/2020).
Amas yang juga Sekretaris MUI Kota Serang mengimbau masyarakat, agar senantiasa mengikuti kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.
"Dan jangan mudah terhasut oleh kelompok 'perang dan penyerang', sehingga Indonesia menjadi sehat, cerdas, damai dan bersatu," ucapnya.
Kelompok selanjutnya, kata dia, yaitu kelompok yang memandang bahwa Covid-19 merupakan ujian Allah SWT, yang harus diterima apa adanya sebagaimana pernah terjadi wabah 'thoun' pada masa lampau di jazirah arabia. Sehingga kelompok ini berkeyakinan bahwa Covid-19 adalah tanda kiamat sudah di depan mata dan pada akhirnya tidak mengikuti imbauan pemerintah.
"Mengemas isu munculnya ad-Dukhon (kabut tebal) kiamat tanggal 15 Ramadan viral di medsos, adalah bagian dari provokasi melalui isu kiamat walaupun akhirnya kiamat 'ditunda'," tuturnya.
Selain itu, kata dia, kelompok lainnya yang berhubungan dengan terorisme. Mereka menggunakan kesempatan saat pandemi ini, sebagai peluang merekrut dan mencari anggota baru. Hal itu seperti yang dilakukan penangkapan di Banten, Jabar, Jatim dan lainnya. Atas dasar itu ia mengimbau masyarakat berhati-hati
"Memerhatikan dan mencermati situasi global saat ini sangat berpengaruh dan rentan provokasi (hasutan), terhadap masyarakat awam yang akses untuk klarifikasi (tabayun) nya terbatas," ujarnya. (Masykur/YA)*
