Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memfasilitasi rapid test para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum Pilkada 2020. Hal tersebut dilakukan, karena pilkada akan dilakukan pada pandemi Covid-19, yakni pada Rabu (9/12/2020).
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, dalam Pilkada Kabupaten Serang ada 3.055 TPS yang dipakai. Untuk tiap TPS ada sembilan petugas yang terdiri atas dua petugas keamanan serta tujuh petugas KPPS.
"Kami meminta kepada pak Gubernur Banten untuk memfasilitasi rapid test para petugas KPPS, karena kami tidak ada anggarannya,” katanya, Rabu (10/6/2020).
Ia menuturkan, sampai saat ini pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, sehingga pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang pun wajib melakukan protokol kesehatan khususnya bagi para petugas atau penyelenggara.
“Bagi mereka kami akan terapkan protokol kesehatan memakai APD (alat pelindung diri) level satu, cuma mereka butuh juga menjalani rapid test bagi 27.500 petuags KPPS), karena kami belum menganggarkan di situ, makanya kemarin mengajukan ke gubernur dan gubernur menyanggupi,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya mengatakan, karena pelaksanaan pilkada dilakukan pada masa pandemi, tentu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Maka kami harus mengikuti nah itu protokol kesehatan, kami seperti itu, karena semua harus melaksanakan rapid test harus menggunakan masker semua kebutuhan protokol kesehatan kami penuhi," ujarnya.
Ia menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk kebutuhan protokol kesehatan senilai Rp 26 miliar.
"Anggaran yang diusulkan oleh KPU itu hanya untuk protokol kesehatan saja sekitar Rp 26 miliar, semuanya Rp 27 miliar, karena sudah ketutup sama kami, jadi sisa Rp 26 miliar. Kami ajukan ke pusat, tapi enggak tahu yang nutupi nanti pusat apa daerah," ucapnya. (DN)*
