Network
SERANG, (KB).- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang telah menindaklanjuti persoalan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga ada pemotongan oleh oknum pendamping. Dinsos mengklarifikasi bahwa besaran bantuan yang diterima akan berbeda setiap kategori, seperti ibu hamil, lanjut usia (Lansia) dan anak sekolah.
Kepala Dinsos Kota Serang Moh Poppy Nopriadi mengatakan, untuk besaran bantuan PKH itu tidak semuanya sama, sebab ada beberapa kategorinya. "Kalau besaran pasti berbeda-beda, kan tergantung kategori apa dia dapet PKH-nya. Ada kategori ibu hamil, lansia, dan anak sekolah. Jadi pasti berbeda-beda besaran yang didapat," katanya, Jumat (26/6/2020).
Sementara, mengenai jumlah besaran yang diterima dengan saldo pada rekening koran, kata dia, biasanya terjadi gangguan jaringan pada bank. "Mungkin proses transfer dari bank ada masalah. Bahkan kadang ditemukan rekeningnya nol tidak terisi, biasanya kalau gangguannya sudah diatasi nanti dirapel bantuan yang kurangnya," ujarnya.
Baca Juga : Pendamping Bantah Ada Potongan, Dana Bantuan PKH Diduga Disunat
Ia menjelaskan, pencairan dana bantuan PKH dilakukan secara langsung ke nomor rekening keluarga penerima manfaat (KPM), dan tidak diperbolehkan dicairkan oleh pendamping atau pun ketua kelompok. "Karena sejak awal aturannya seperti itu, dan bantuan PKH masuk langsung ke rekening penerima bantuan," ucapnya, Jumat (26/6/2020).
Namun pihaknya meminta, baik kepada pendamping maupun ketua kelompok agar memberikan sosialisasi kepada KPM, sehingga pencairan dapat diakses secara mandiri. "Dan memang itu tidak boleh (menitip dicairkan). KPM harus belajar untuk mengakses bantuan secara langsung, supaya tidak ada fitnah. Karena PKH itu langsung masuk ke rekening penerima," ujarnya.
Ia mengakui, pihaknya mendapat laporan adanya pencairan PKH yang dikoordinir oleh pendamping dan ketua kelompok di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen. Dinsos pun langsung melakukan koordinasi dengan tim PKH agar segera ditindaklanjuti.
"Sudah (ditindaklanjut), tapi itu bukan dikoordinir pendamping. Jadi beberapa KPM minta tolong untuk dicairkan sama ketua kelompok. Karena kan tidak boleh, memang beberapa waktu yang lalu memang pernah ditemukan seperti itu, dan kami langsung tindaklanjuti," ucapnya.
Ia juga menjelaskan, Bahkan, saat ini seluruh masyarakat penerima bantuan sudah memegang kartu debitnya masing-masing. "Iya, sekarang ini semua KPM yang pegang dan mengaksesnya, jadi tidak ada lagi pendamping atau ketua kelompok yang melakukan pencairan. Mudah-mudahan kejadian ini yang pertama dan terakhir," tuturnya. (Rizki Putri)*
