Network
Lima kabupaten/kota di Provinsi Banten yakni Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang masih mengalami defisit beras. Untuk menutup kebutuhannya, lima kabupaten/kota itu mengandalkan beras dari Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Serang.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, berdasarkan pemetaan nasional, Banten masuk dalam 10 besar provinsi berproduksi beras cukup tinggi. Ini menandakan Banten merupakan provinsi yang diperhitungkan sisi kesediaan pangan.
"Meski demikian, tidak semua daerah surplus beras. Untuk yang defisit itu Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang. Ini semua ditutup tiga wilayah, Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Serang," kata Agus di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (6/7/2020).
Secara umum Banten masih bisa menutup defisitnya. Namun demikian, produksi harus tetap ditingkatkan karena dari 12 bulan dalam setiap tahun hanya Maret, April, Mei, Juli, dan September yang mengalami surplus.
"Puncak beras tertinggi di Banten nanti akan terjadi di September, 160 ribu ton. Itu mampu menutup defisit Oktober, November, Desember," ujarnya.
Banten juga mengalami surplus untuk daging sapi dan kerbau. Adapun yang masih defisit daging unggas dan telur. Untuk Juli defisit unggas sebanyak 8.676.716 kilogram dan telur di 185.291 kilogram.
Kemudian, defisit daging unggas dan telur secara berturut pada Agustus 802.143 kilogram dan 185.291 kilogram, September 802.143 kilogram dan 405.666 kilogram. Oktober 802.143 kilogram dan 185.291 kilogram, November 802.143 kilogram dan 185.291 kilogram dan Desember 919.258 kilogram dan 405.666 kilogram.
"Tinggal nanti untuk mengantisipasi defisit di situ ada kerja sama antar provinsi untuk rantai distribusi yang baik," tuturnya.
Selanjutnya, Banten juga masih defisit bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. "Sama Banten juga masih kekurangan. Tinggal di situ juga akan terjadi peran rantai pasokan," tuturnya.
Untuk menutup defisit, diperlukan adanya pengaturan rantai pasokan. Pola ini dilakukan melalui BUMD, kabupaten/kota dan bulog.
"Kami juga tak menutup mata bagaimana teman-teman di luar Banten ini memanfaatkan. Persediaan untuk stok di September semua dikuasai oleh Banten itu 176.495 ton, ini surplusnya kalau produksinya 287.482 ton," ujarnya.
Bukan produsen
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, defisit beras di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan karena mereka bukan produsen.
"Kota Tangerang kan memang demand, daerah konsumen, bukan defisit. Tapi Kota Tangerang kerja sama dengan Pandeglang untuk pembelian padi, kebutuhan masyarakat, Tangsel juga sama selain dengan Banten juga dengan Karawang dan sebagainya," ucapnya.
Pihaknya akan memperkuat ketahanan pangan Provinsi Banten untuk mengantisipasi krisis ekonomi akibah dampak wabah Covid-19. Berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang terjangkau dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan membenahi jalur distribusi perdagangan hasil pertanian.
"Dampak dari Covid-19 ini harus kita respon. Kita antisipasi," katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan produksi pertanian dan pemasaran sebagai gerakan bersama. Mengerahkan semua potensi yang dimiliki dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Banten.
"Ada potensi yang begitu besar di Banten ini. Bisa kita kembangkan," ucapnya.
Dikatakan, para pakar dan ekonomi sepakat untuk mengatisipasi krisis dengan swasembada pangan. Provinsi Banten sebagai daerah pertanian selain sebagai daerah industri. Minimal ketahanan pangan per kepala keluarga.
"Saya cukup optimistis. Semua daerah memproduksi beras. Cuma masalah di distribusi," katanya.
Sejak dilantik menjadi Gubernur Banten, dirinya menaruh perhatian menjadikan Banten menjadi daerah yang memproduksi dan menyuplai kebutuhan pangan.
"Kami akan sentuh kembali produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Pembenahan hulu hingga hilir, meningkatkan produksi di hulu dan pembenahan distribusi di hilir," tuturnya.
Ia menekankan, adanya optimalisasi kesepakatan dengan Perum Perhutani dalam pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian di Provinsi Banten. Demikian pula dengan Perum Bulog wilayah Banten didorong untuk lebih optimal dalam menyerap hasil produksi padi masyarakat Banten.
Pihaknya juga akan melibatkan TNI dan Polri di garis terdepan dalam gerakan menanam untuk ketahanan pangan di Provinsi Banten.
"Pada tataran praktis, ini menjadi tanggung jawab bersama tanpa mengganggu tugas kewenangan kita," ucapnya.
Dia berharap, ke depan masyarakat tidak tergantung terhadap tengkulak atau ijon.
"Kita bangun sistem distribusi. Kita harapkan Banten menjadi lumbung beras," ujarnya. (Sutisna)*
