Network
SERANG, (KB).- Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) Provinsi Banten untuk menunjang biaya internet siswa masuk dalam APBD Perubahan 2020 Provinsi Banten. Anggaran itu untuk meringankan beban siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring.
Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati mengatakan, Gubernur Banten menginginkan BOSDa dialokasikan untuk menunjang kebutuhan internet siswa di Provinsi Banten. Hal iti untuk membantu proses belajar yang dilaksanakan secara daring.
"Gubernur mewacanakan pemerintah untuk bisa membantu murid-murid membeli kuota. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan pada APBD 2020 murni, tapi bisa dilakukan di APBD perubahan," ujarnya, Kamis (16/7/2020).
Wacana penggunaan BOSDa yang bisa untuk belanja kuota siswa muncul atas adanya aspirasi masyarakat. Mereka merasa terbebani belanja kuota siswa yang nilainya cukup besar. Dia menginginkan agar wacana BOSDa yang bisa digunakan untuk internet ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.
"Sehingga kegiatan itu bisa dilakukan di APBD perubahan 2020. Atau mungkin kalau sistem pembelajaran itu diperpanjang, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, di APBD 2021 juga bisa kita masukkan," katanya.
Alokasi dana BOSDa dihitung per siswa. Penggunaannya ditentukan untuk 14 item dalam rangka menunjang Pergub Nomor 31 tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis.
"Jika pengalokasian di luar itu, bisa dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan. Tetapi selama di 14 item itu ada, ya tidak bisa dikatakan melanggar. Jadi jangan dianggap kemudian BOSDa itu tidak ada," tuturnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, saat ini Banten masih melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19. Dengan demikian, sekolah baru akan tatap muka diperkirakan pada Desember 2020. Sementara ini kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring.
"Saya tidak ingin ada cluster baru, dan tetap waspada terhadap pandemi ini," katanya.
