Network
SERANG, (KB).- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang berencana mengembalikan kapal pelayaran rakyat hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diserahkan pada Desember 2019 lalu. Hal itu karena, hibah kapal tersebut dinilai tidak efektif.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut pada Dishub Kota Serang Jhoni Manahan mengatakan, kapal hibah yang diterima memiliki mesin terlalu besar dan diperuntukan beroperasi di laut dalam. Sehingga, untuk parkir di Karangantu saja kapal itu kesulitan.
"Kalau kapal hibah di Kota Serang itu kurang efektif, karena penggunaannya daya hisap tinggi, dan mesinnya juga mesin besar, itu posisinya harus di laut dalam," kata Jhoni kepada wartawan, Senin (20/7/2020).
Menurut dia, karena tidak efektif pihaknya berencana mengembalikan kapal hibah itu ke pusat. Meski demikian, alternatif lain yaitu dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang saat ini masih diupayakan.
"Kami punya alternatif lain, akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau alternatif terakhir kami kembalikan kapal itu ke pusat," ucapnya.
Baca Juga : Menunggu Regulasi, Kapal Pelayaran Rakyat Belum Beroperasi
Ia menuturkan, rencananya kapal itu bisa digunakan untuk mengangkut penumpang seperti Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Namun, Kota Serang belum memiliki trayek laut, bahkan trayek yang direncanakan Karangantu-Pulau Panjang belum memadai karena penumpangnya yang masih temporer.
"Artinya itu masih jarang, hanya seminggu dua kali, ke Pulau Panjang dan Pulau Tunda, penumpangnya masih terbatas. Sekalipun kami kelola profesional, itu akan rugi," tuturnya.
Dengan kapasitas kapal yang besar, kata dia, kapal tersebut menghabisakan BBM jenis solar sebanyak 50 liter per jam. Sementara, perjalanan Karangantu-Pulau Panjang bisa memakan waktu dua jam. Dengan begitu, biaya operasional perjalanan bisa mencapai Rp 1 juta jika harga BBM per liter Rp 10 ribu.
