Network
SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan keluhannya terkait status honorer kategori dua (K2) dan murni di Kabupaten Serang yang jumlahnya masih cukup banyak dan belum juga memiliki status yang jelas terkait kepegawaiannya.
Hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di pendopo Bupati Serang, Senin (20/7/2020).
Dalam kunjungan tersebut hadir sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, jajaran pejabat eselon II Pemkab Serang, Kapolres Cilegon, Kapolres Serang kota, Kapolres Serang, dan Dandim 0602 Serang.
Tatu mengatakan, untuk tenaga honorer K2 jumlahnya ada 883 orang, kemudian honorer murni 3.161 orang. Pada mereka, pemkab hanya bisa memberikan insentif K2 Rp 700 ribu per bulan, dan honorer murni Rp 400 ribu per bulan.
"Komisi II mengapresiasi insentif yang diberikan. Karena menurut beliau di kabupaten kota lain banyak yang dibawah kecil dan ada yang tidak berikan," ujarnya kepada Kabar Banten.
Namun dalam hal ini kata Tatu, yang ia tekankan yakni status para honorer K2 akan seperti apa. Jika sebelumnya mereka hendak diserap menjadi P3K, namun sampai saat ini masih belum realisasi.
"Kemudian rekrutemen saya sampaikan bahwa K2 dan honor murni sebagian besar sudah mengabdi belasan tahun. Kalau rekrutmen umum tidak adil buat mereka apakah ada kebijakan lain di pusat misal untuk diatas 35 tahun seperti PTT (Pegawai tidak tetap) Kemenkes mereka diangkat jadi PNS. Kami memohon komisi II menyuarakan itu," katanya.
Selain masalah tersebut, pihaknya juga menyampaikan masalah blanko KTP-el yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia berharap keluhan itu bisa disampaikan komisi II ke Kemendagri.
Selanjutnya, perkara Pilkada, pihaknya juga menyampaikan terkait anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD). Untuk anggaran APD KPU sudah dicover oleh KPU pusat, sedangkan untuk Bawaslu, TNI dan Polri belum jelas.
"Kalau tidak ada dari pusat kami harus alokasikan anggaran yang ada dan kami harus mengatur karena PAD Pendapatan Asli Daerah kami turun drastis. Jadi anggaran yang ada plotnya harus digeser lagi agar tidak ada persoalan," tuturnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kunjungan yang dilakukan ke Kabupaten Pandeglang dan Serang tersebut dalam rangka kujungan kerja (Kungker) Komisi II. Sejak Jumat lalu DPR sudah masuk masa reses.
"Salah satu tugas reses adalah kungker baik melalui pribadi atau pun institusi," ujarnya.
Salah satu yang diawasi pada hari-hari terakhir ini yaitu pilkada. Pihaknya mendatangi beberapa daerah yang pilkada serentak 2020.
"Kita menilai dari informasi yang didapatkan dan laporan KPU, Bawaslu dan Pemda kita bisa menyatakan pilkada Kabupaten Serang cukup baik dan bisa terlaksana 9 Desember," katanya.
Kemudian disinggung soal honorer, Politisi Golkar itu juga sempat mendengar keluhan tersebut dalam diskusi. Menurut dia penanganan Pemkab Serang terhadap honorer sangat baik. Bahkan standarisasi gaji atau insentif juga relatif tinggi dibanding kabupaten kota lain.
"Kami juga terkejut dari sekitar 800 yang status K2 dan honorer biasa 3.000 itu ditangani dengan baik dan diberi insentif tinggi dibanding daerah lain. Bahkan ada yang tidak diberi sama sekali, tapi di pemkab sangat baik," tuturnya.
Doli mengatakan, di komisi II pihaknya selalu bicara dengan Kemenpan RB bagaimana terkait tenaga honorer di Indonesia agar bisa rampung di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan bicarakan status serta insentifnya.
"Kemarin ada 51 yang lulus sekarang sedang tunggu Perpres tunjangan dan gajinya," ucapnya. (DN)*
