Network
SERANG, (KB).- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang mulai menyosialisasikan rencana pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah di Desa Mekarbaru Kecamatan Petir.
Namun, sebelum dilakukan sosialisasi rencana pembangunan tersebut sempat menuai penolakan dari segelintir orang dengan memasang spanduk di sejumlah tempat dan viral di media sosial.
Kepala Bidang Pertamanan dan Persampahan DLH Kabupaten Serang Toto Mujiyanto mengatakan, spanduk penolakan yang terpasang sebelum sosialisasi tersebut menurut dia tidak nyambung dengan permasalahan.
"Ia gak nyambung setelah ditelusuri itu hanya orang-orang provokator spanduk diturunkan dan disita sama Polsek Petir," ujarnya kepada Kabar Banten, Kamis (23/7/2020).
Menurut Toto, pihaknya baru menyosialisasikan program tersebut. Sosialisasi tersebut dilakukan Rabu (22/7/2020). Setelah sosialisasi, semua diserahkan kepada masyarakat apakah mau menerima atau menolak program tersebut. Tidak ada paksaan dalam program tersebut.
"Kemarin kayanya penolakan itu sebetulnya sebelum sosialisasi memang ada penolakan, tapi begitu ada sosialisasi berjalan lancar enggak ada hambatan. Itu hanya curi star saja dapat isu, di spanduk juga salah masa penampungan sampah sementara kita tidak ada penampungan sampah hanya stasiun peralihan antara berbasis insemilator," ucapnya.
Toto mengatakan, sosialisasi itu untuk memberikan pengertian pada masyarakat bahwa pemkab mempunyai program SPA. Program ini merupakan pemusnahan sampah berbasis insemilator atau pembakaran sampah ramah lingkungan.
"Sampah setelah dipilah kita bakar hasil pembakaran jadi abu, abunya bisa dibuat batako. Hanya sosialisasi saja bukan pembangunan bahkan tanah juga belum ada, baru rencana," katanya.
Untuk kebutuhan lahan, kata Toto, pembangunan SPA sekitar 2.000 - 4.000 meter persegi, namun saat ini belum ada lahan yang ditetapkan. Dipilihnya Desa Mekar Baru Kecamatan Petir sesuai dengan hasil kajian pada tahun 2017.
"Setelah sosialisasi kita kasih kesempatan ke masyarakat, serahkan ke lurah dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kami minta surat dari masyarakat menolak apa menerima. Kalau menolak kita tidak teruskan. Enggak ada pemaksaan," tuturnya.
Disinggung kapan realisasi program SPA tersebut, Toto mengatakan, awalnya mau ada satu percontohan, namun batal karena anggarannya terserap untuk Covid-19.
”Alat sudah ada di Bandung tapi belum pesan karena belum ada uang, satu alat Rp 7 miliar," ucapnya.
Sementara, Camat Petir Asep Herdiana membenarkan adanya penolakan tersebut melalui spanduk dan medsos. Menurutnya, ketika ditelusuri aksi penolakan disuarakan oleh segelintir pemuda. Mereka beralasan adanya SPA akan menimbulkan bau dan kotor.
"Memang ada beberapa anak muda (menyuarakan penolakan), beberapa mahasiswa yang baru lulus kemarin gak tahu motifnya apa. Mereka pasang spanduk menolak penampungan sampah, menolak sampah, sampai ditayangkan di medsos," ujarnya.
Namun, Asep memastikan warga tidak ada yang menolak rencana pembangunan SPA di wilayahnya. Sebab, saat sosialisasi pihaknya sudah menegaskan terhadap warga terkait spanduk penolakan tersebut bagaimana.
"Waktu (warga) hadir (disosialisasi) ditegaskan sama saya terkait spanduk bagaimana? Apakah setuju diabaikan, mereka pun setuju, berarti kan tidak ada penolakan," katanya.
Terkait tindak lanjut terhadap aksi penolakan tersebut, Asep akan mengumpulkan warga. Menurutnya, jangan sampai aksi ini menjadi citra buruk.
"Kita sosialisasi saja belum selesai, sudah ada penolakan, dasarnya dari mana , anak-anak itu (yang melakukan penolakan) sudah teridentifikasi orang-orangnya, ada yang dari Ciruas, tapi kebanyakan dari luar lokasi titik koordinat," ujar mantan Kabid Pertamanan dan Persampahan DLH Kabupaten Serang ini. (DN)*
