Network
SERANG, (KB).- Fraksi PDIP DPRD Banten mempertanyakan rencana pinjaman Pemprov Banten kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Fraksi PDIP ingin mendapatkan penjelasan secara jelas rencana, urgensi dan peruntukan pinjaman tersebut.
Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna agenda pemandangan umum fraksi DPRD Banten terhadap nota pengantar Gubernur Banten tentang Rancangan Perda Perubahan APBD 2020. Paripurna dilaksanakan di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (29/7/2020).
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Banten H. Jamin mengatakan, F-PDIP ingin mendapatkan penjelasan tentang rencana Pemprov Banten yang akan mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui Kemenkeu.
"Apa urgensi dari pinjaman tersebut, untuk apa pinjaman itu, bagaimana kajian pemerintah provinsi sampai harus meminjam kepada pemerintah pusat, mohon penjelasan gubernur," katanya.
Baca Juga : Tutupi Kekurangan Anggaran, Pemprov Banten Berencana Ngutang
Pihaknya memahami terjadinya penurunan target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2020 sebagaimana disampaikan gubernur. Namun, Fraksi PDIP perlu mendapatkan penjelasan gubernur akan inkonsistensi gubernur terhadap penurunan target pendapatan.
"Pada refocusing pertama disampaikan penurunan sebesar Rp 1,7 triliun, tetapi pada refocusing ketiga disampaikan bahwa target pendapatan terkoreksi sebesar Rp 2,1 triliun," ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti target belanja daerah yang juga direncanakan turun. Pihaknya berharap meski mengalami penurunan pelaksanaannya difokuskan pada program pemulihan ekonomi masyarakat Banten.
"Bukan hanya dalam bentuk program padat karya yang hanya berada pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana disampaikan gubernur, tetapi program lain dari SKPD-SKPD lainnya," ucapnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Banten Anda Suhanda mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten dari sektor PKB berkurang 27,62 persen.
Pihaknya berasumsi dan berkeyakinan target capaian PKB masih bisa diupayakan untuk ditingkatkan mengingat potensi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten cukup tinggi.
"Kami menghargai bahwa selama ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoptimalkan pemungutan pajak terus dilakukan," tuturnya.
Misalnya, kata dia, dengan mengeluarkan kebijakan dispensasi penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian kebijakan menggratiskan bea mutasi dari daerah luar Banten pada momen-momen tertentu.
"Langkah tersebut sangat baik, akan tetapi perlu terus disertai dengan peningkatan sosialisasi yang baik, efektif, dan intensif. Sehingga wajib pajak mengetahui dan memahami adanya kebijakan tersebut. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran bayar pajak kepada wajib pajak dan terus melakukan pelayanan yang optimal sehingga bisa memuaskan wajib pajak juga perlu terus dilakukan," ucapnya.
Sementara itu, dalam hal pengurangan target pendapatan dari pajak daerah untuk sektor yang lainnya, seperti BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, pajak rokok, retribusi daerah dan lain-lain, Fraksi Partai Gerindra dapat memaklumi.
Tunggu kebijakan teknis
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan teknis dari Kemenkeu tentang pinjaman dana dari pemda ke pusat.
"Kita masih menuggu kebijakan teknis dari kemenkeu," katanya.
Ia menjelaskan, pinjaman akan diatur melalui Peraturan Pemerintah yang selanjutnya ditindalanjuti dengan Permenkeu.
"Sehingga sekarang kita (pemprov) masih mengikuti skema yang bersifat komunikasi ke Kemenkeu," ujarnya.
Pihaknya belum merencanakan berapa nilai pinjaman yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Adapun penggunaannya, kata dia, kemungkinan untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pemda.
"Beberapa kegiatan yang bisa didanani misalnya untuk kesehatan. Karena dengan sehat masyarakat bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Bisa juga untuk meningkatkan kapasitas SDM," tuturnya. (SN)*
