Penggunaan Dana Haji Dibuka, Benarkah Dipakai Infrastruktur?, Dewas BPKH : Secara Langsung tidak, tapi...

- 14 Juni 2021, 06:30 WIB
Dewan Pengawas (Dewas) BPKH, Abd Hamid Paddu.
Dewan Pengawas (Dewas) BPKH, Abd Hamid Paddu. /Tangkapan layar Youtube Das'ad Latif

KABAR BANTEN - Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji, paling disorot publik dengan mencuatnya polemik dana haji dipakai untuk Infrastruktur.

Sejak haji 2021 batal, BPKH menjadi lembaga yang tiba-tiba jadi sorotan, terutama soal dana haji dipakai untuk Infrastruktur.
 
Meski memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak ada investasi yang rugi, namun polemik dana haji dipakai Infrastruktur bergulir dan menuai sorotan, di antaranya dari Ekonom Senior Rizal Ramli.
 
 
Bahkan, Rizal Ramli menyebut dana haji tinggal Rp 18 miliar dalam bentuk uang tunai, dari total Rp 120 triliun.
 
Pernyataan dana haji tinggal Rp18 miliar dalam uang tunai itu, disampaikan Rizal Ramli dalam Youtube Karni Ilyas Klub, yang tayang pada Sabtu malam, 12 Juni 2021.
 
Dari total dana haji Rp 120 triliun, Rizal Ramli menyebutkan bahwa dana haji tinggal Rp 18 miliar dalam bentuk uang tunai.
 
Lalu sebenarnya seperti dana haji dan investasi yang dikelola BPKH, Dewan Pengawas (Dewas) BPKH, Abd Hamid Paddu, blakblakan, di Youtube Das'ad Latif.
 
 
Dalam video yang ditayangkan 28 Mei 2021 tersebut, di antaranya ditanyakan soal dana haji digunakan infrastruktur.
 
"Kalau untuk Infrastruktur langsung, itu sama sekali tidak ada," kata And Hamid Paddu.
 
Dia mengatakan, uang ini berdasarkan aturan hanya bisa digunakan untuk investasi dan dikelola atau ditempatkan di perbankan syariah.
 
"Untuk deposito dan lain sebagainya. Kedua surat berharga syariah, ketiga adalah emas, keempat adalah investasi langsung yang berkaitan dengan syariah," ucapnya.
 
 
Namun mungkin, kata dia, ini berkaitan dengan surat berharga. Namun, dia mengakui BPKH memang membeli surat berharga.
 
"Tapi kan surat berharga ini milik pemerintah. Kami beli. Nah uang ini, tentu oleh pemerintah dimasukan ke APBN," katanya.
 
Di APBN dipakai untuk membangun, tetapi BPKH tidak bercampur ke sana.
 
"Kami membeli produknya, yaitu sukuknya," katanya menjelaskan.***

Editor: Yadi Jayasantika

Sumber: Youtube Das'ad Latief


Tags

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X