Network
SERANG, (KB).- Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Banten menyambut baik rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram. Sebab, selama ini subsidi untuk gas melon itu dianggap tidak tepat sasaran.
Kepala Bidang Elpiji Hiswana Migas DPC Banten Yudi Lukma mengatakan, yang terpenting pemerintah bertujuan membantu masyarakat tidak mampu dengan tidak menghilangkan haknya. Atau subsidi itu diberikan dalam sistem lain.
"Yang menjadi masalah sekarang ini pemerintah pusat banyak menanggung beban dana subsidi tapi tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat mampu masih menggunakan barang-barang bersubsidi," kata Yudi saat ditemui di kantornya di Kota Serang, Rabu (15/1/2020).
Jika subsidi itu sudah dicabut, maka elpiji 3 kilogram akan menjadi barang harga perekonomian. Ketika sudah menjadi barang perekonomian, maka didalamnya terdapat kebebasan hukum bisnis yang akan mengikuti jumlah permintaan pasar.
"Jika permintaan dirasa banyak pasti disalurkan, karena tidak ada kaitannya dengan subsidi. Kalau sekarang kan masih ada pembatasan karena subsidi dan peruntukannya masih tidak tepat sasaran," ucapnya.
Berdasarkan informasi yang diterimnya, pencabutan subsidi itu akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Dengan pencabutan itu, ujar dia, harga di penjual saat ini yang hanya berkisar Rp 22.000-25.000 bisa menjadi Rp 35.000.
"Saya juga gak tahu apakah itu bulan Juli sudah matang apa belum, atau baru mulai penggodokannya," tuturnya.
Saat ini, ujar dia, dari lima wilayah yang dinaungi Hiswana Migas DPC Banten yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kuota LPG 3 kilogram yang paling mendominasi adalah Kabupaten Serang, karena memiliki wilayah paling luas.
"Untuk droping tabung gas itu bergantung hari kerjanya, karena tiap bulannya itu ada hari Ahad atau libur lainnya. Tapi rata-rata sebanyak 110 ribu tabung gas per hari untuk lima wilayah se-Banten kecuali Tangerang," ujarnya. (Masykur/SJ)*
