Network
KABAR BANTEN - Pada tanggal 18 Januari 2024, Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan menghebohkan publik dengan pernyataannya tentang rencana menaikkan pajak motor konvensional berbahan bakar fosil atau BBM.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik BYD. Lalu, apa alasan di balik rencana ini dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat serta lingkungan?
Dikutip Kabar Banten dari instagram bigalpha.id, ini alasan di balik kenaikan pajak motor bensin. Menurut Menkomarinves, rencana kenaikan pajak motor non-listrik ini dapat dialihkan sebagai subsidi untuk mendukung LRT Jabodebek atau KCJB Whoosh.
Dengan memberikan insentif bagi kendaraan listrik, pemerintah berharap dapat mendorong beralihnya masyarakat ke kendaraan ramah lingkungan. Pajak motor bensin yang lebih tinggi menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan preferensi masyarakat ke kendaraan yang lebih berkelanjutan.
Selain menjadi langkah untuk mendukung kendaraan ramah lingkungan, kenaikan pajak motor juga dijadikan solusi untuk masalah polusi udara di beberapa kota, terutama Jakarta. Pemerintah telah lama berusaha menekan tingkat polusi udara melalui berbagai cara, seperti perbaikan infrastruktur transportasi, penerapan kebijakan ganjil-genap, dan upaya-upaya lainnya.
Menurut Luhut, kenaikan pajak motor dapat menjadi peluang baik untuk membuat Jakarta lebih bersih dan masyarakat lebih sehat.
Luhut mengungkapkan bahwa kenaikan tarif pajak motor ini juga dapat mengurangi subsidi hingga Rp10 triliun. Pernyataan ini merujuk pada informasi dari Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, yang menyampaikan besarnya subsidi yang diperlukan dalam mengatasi dampak kesehatan akibat polusi udara.
Meskipun belum ada informasi pasti mengenai besaran kenaikan tarif pajak, hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Sebab, implikasi finansial dari kenaikan ini dapat mempengaruhi anggaran keluarga dan menyulitkan sebagian masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari.
Luhut juga menyoroti bahwa kenaikan pajak ini sekaligus akan diiringi dengan peningkatan kualitas solar atau bensin ke standar Euro 4 atau Euro 5. Selain itu, reduksi kandungan sulfur dalam BBM diharapkan akan meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara.
