Network
KABAR BANTEN - Surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meminta klarifikasi soal kudeta Demokrat yang menyeret pejabat istana, tak dijawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Surat tersebut dijawab sederhana oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Pratikno. Surat tersebut, kata dia, diantar langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya.
"Iya bener, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden," kata Pratikno, dikutip KabarBanten.com dari youtube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Dahsyat ! Kapolda Banten Ungkap Dampak Luar Biasa di Balik 'Polisi Sayang Anak Yatim'
Mensesneg Pratikno menjelaskan, pihaknya merasa tak perlu menjawab surat tersebut. "Karena itu perihal dinamika partai," ucapnya.
Baca Juga: Ketumnya Diganggu Isu Kudeta, Ketua Demokrat Cilegon: Kepalkan Tangan, AHY Harga Mati!
Menurut dia, presiden tak menjawab karena internal rumah tangga Partai Demokrat yang sudah di atur dalam AD/ART. "Jadi itu aja, terima kasih," kata Pratikno sambil tersenyum.
Pernyataan Mensesneg Pratikno itu ditanggapi langsung Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya. Dengan tidak dijawabnya surat AHY, kata dia, menjadi hak kewenangan sepenuhnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam surat tersebut, AHY memohon penjelasan Jokowi terkait disebutnya Kepala KSP Moeldoko sebagai terlibat gerakan kudeta Demokrat.
"Serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri, yang katanya setuju dan mendukung gerakan kudeta Demokrat tersebut," ucapnya.
Untuk diketahui, kata dia, Partai Demokrat tidak menuduh para pejabat yang terlibat.
"Adapun yang menyebut nama - nama tersebut berasal dari saudara Moeldoko dan para pelaku yang lain, sesuai kesaksian para kader yang diajak mereka," katanya.***
