Network
KABAR BANTEN-Ramai beredar isu perihal kemungkinan pemilihan umum atau pemilu 2024 diundur 2027, ditanggapi Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Dua isu yakni penundaan pemilu 2024 diundur 2027 dan memperpanjang masa jabatan Presiden, menurut Titi Anggraini tidak memiliki dasar hukum.
Namun jika ada yang ingin menunda Pilpres, Titik Anggraini ingatkan ekses destruktif yang ditimbulkan.
"Konstitusi jelas menyebut Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun,"tulisnya di akun Twitter @titianggraini, pada Rabu, 18 Agustus 2021.
Begitu juga sesudahnya, tulisnya, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Masa jabatan yang tegas untuk posisi yang dipilih melalui pemilu, kata dia, memang hanya eksplisit disebut konstitusi untuk Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 7 UUD NRI Tahun 1945).
Kalaupun ada yang ingin menunda Pilpres, Titi Anggraini membeberkan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh untuk keinginan tersebut.
"Shg kalau ada yg ingin menunda Pilpres dan perpanjang masa jabatan, jalannya hanya bisa mll amendemen konstitusi," tulisnya lagi menjelaskan.
Dengan mengemukakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, menurut dia, adalah isu basi tidak berdasar dan akan membawa negara pada kekacauan akibat ekses destruktif.
"Saat ini yg diperlukan adlh soliditas utk tertib jalankan semua agenda ketatanegaraan agr bs fokus atasi pandemi," tulisnya.
Sedangkan untuk Pilkada di tengah pandemi, pihak berotoritas berkeras untuk menyelenggarakansesuai jadwal dan hanya menoleransi penundaan selama 3 bulan.
"apalagi utk gelaran Pilpres yang masa jabatannya tegas diatur Konstitusi. Hanya 5 tahun, tidak lebih dan tidak kurang," tulis Titi Anggraini.
Bila pemilu dianggap mahal di tengah situasi sulit yang dihadapi, menurutnya, maka ada solusi taktis yang bisa digagas.
Dia menyebutkan, salah satunya menyederhanakan menyebut tahapan dengan memotong durasi pelaksanaannya.
Selain itu, efisiensi dengan memangkas seremoni elektoral di sana sini. Termasuk, juga membuat surat suara yg lebih simpel.
"Namun, saya setuju apabila yang ditunda itu adalah pilkadanya. Bukan pada 2024 tapi mundur ke 2026," ucapnya.
Menyelenggarakan Pilkada pada tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, meski beda sangat kompleks dan justru membuat mahal pembiayaan akibat narasi perpanjangan masa tahapan.***
