Tinjau Posko Pengungsian, Mensos: Rumah Warga Terdampak Tsunami Selat Sunda Akan Direlokasi

- 27 Desember 2018, 07:45 WIB
mensos tinjau pengungsi korban tsunami selat sunda
mensos tinjau pengungsi korban tsunami selat sunda

PANDEGLANG, (KB).- Pemerintah pusat memastikan permukiman warga yang terdampak bencana tsunami selat sunda akan segera direlokasi. Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan, usai meninjau posko pengungsian di sekitar kawasan Tanjung Lesung, tepatnya di balai desa Kampung Cikadu, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/12/2018). Agus mengatakan, pemerintah akan membangun kembali permukiman warga yang sudah hancur karena disapu gelombang tsunami selat sunda pada Sabtu (22/12/2018) malam. Pembangunan itu, akan dilakukan melalui anggaran bersama dari pemerintah pusat dan daerah. "Kalau di sini (Provinsi Banten), tentu prioritas rumah warga yang sudah rusak karena bencana tsunami di Anyer sampai Ujung Kulon. Jadi, yang menjadi prioritas itu untuk warga yang rumahnya hancur," kata Agus. Namun demikian, pemerintah pusat dan daerah kata Agus, akan mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang langsung terkena dampak tsunami. Hal itu agar, warga mau dipindahkan ke lokasi pembangunan rumah baru untuk mencegah terhindar dari ancaman bencana serupa. "Kami akan lakukan pendekatan, mengajak mereka bicara untuk kebaikan mereka sendiri. Kita tentunya enggak berharap di kemudian hari ada bencana lagi. Tapi paling tidak, kalau ada bencana lagi, antisipasinya bencana itu tidak ada berdampak kepada warga tersebut yang kami relokasi," ujarnya.
Perihal perencanaannya, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah bisa menyiapkan lahan relokasi baru dengan jangkauan yang jauh dari potensi bencana tsunami. Sedangkan pembangunan kontruksinya, akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Kepala daerah tentunya perlu menyiapkan lahan-lahan yang memang dikatakan aman terhadap potensi bencana. Kemarin juga sudah ada pembicaraan dengan Kementerian PUPR, nanti kontruksinya bisa melalui pemerintah pusat," tuturnya. Rencananya kata Agus, proses rekontruksi permukiman warga itu bisa dimulai setelah pemerintah daerah mencabut status tanggap darurat yang telah ditetapkan selama 14 hari terhitung sejak bencana tsunami kemarin. Jika statusnya diperpanjang, maka rekontruksi juga menyesuaikan dengan status tersebut. "Kita serahkan semuanya ke pemda, karena mereka yang lebih tahu. Tapi kami sangat berharap bahwa ketika pemerintah membantu rumah yang baru, mereka (warga) sudah ada di lahan yang juga baru. Lahannya Insya Allah akan disiapkan oleh pemda, lahan itu harus lebih aman dari rawan bencana," ucapnya. Terkait pendataannya, Agus mengatakan hal itu juga diserahkan ke pemerintah daerah. "Tentunya, jumlah bangunan yang akan kerjakan akan sama dengan jumlah pemberian santunan ahli waris. Tapi, semuanya nanti pemerintah pusat datanya dapat dari pemda. Berapa rumah yang rusak berat, sedang, itu yang akan divalidasi oleh pemda," katanya. Jika belum ada data tersebut, Agus menyatakan bahwa pemerintah pusat belum bisa mengkalkulasi berapa pemukiman penduduk yang perlu mendapatkan bantuan. "Itu bukan perencanaan kami, itu tugas pemerintah daerah. Jadi tanya saja pemerintah daerah. Semakin cepat mereka melakukan validasi, untuk program pemerintah pusat tentunya juga semakin cepat," ujarnya.
Pastikan logistik warga terpenuhi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita juga memastikan bantuan logistik untuk warga pengungsian yang terkena dampak tsunami selat sunda sudah mulai tersebar secara merata. Ia menegaskan, selama status tanggap darurat, semua bantuan logistik warga akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. "Pokoknya selama tanggap darurat di Pandeglang, kami pastikan semua korban terdampak bisa mendapat bantuan makanan yang cukup. Saya yakin di pantauan kami, semua titik sudah berjalan, sudah tersentuh," tuturnya. Saat ini, ia berharap masyarakat harus tetap tenang selama menghadapi status tanggap darurat. Warga diminta jangan percaya terhadap informasi apapun terkait tsunami, sebelum informasi itu divalidasi kebenarannya. "Untuk warga, semua jangan panik. Kita memang harus tetap waspada, tapi juga harus bisa memilah mana berita bohong mana berita hoax, khususnnya yang berkaitan dengan bencana. Kalau tidak yakin, tanyakan kepada lurah dan kades masing-masing. Bisa juga ke camat dan ke bupati. Pasti mereka punya jawaban yang tepat atas isu yang berkembang yang memang membuat mereka takut kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasa," ucapnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, validasi data terkait rumah-rumah warga yang hancur pasca diterjang tsunami saat ini sedang dalam proses pemdataan. Ia memastikan, semua kediaman warga yang rusak akan mendapat bantuan dari pemerintah. "Kami akan inventarisasi lagi. Nanti akan didata dulu untuk melihat kondisi rumah yang perlu dibantu. Saat ini pendataan masih berjalan, karena perlu diverifikasi. Sekarang fokus kami mengevakuasi warga yang masih terdampak akibat bencana tsunami. Termasuk bagamaina sandang pangannya terpenuhi semua," kata Nurhana. (Rifat Alhamidi)*

Editor: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah