Network
PANDEGLANG, (KB).- Proyek pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di atas lahan eks pemkab Pandeglang lama mulai digarap. Gedung untuk pelayanan publik tersebut didanai APBD Pandeglang senilai miliaran rupiah.
Pembangunan tersebut mendapat sambutan positif dari DPRD Pandeglang, karena bangunan MPP tersebut diproyeksikan untuk mempercepat pelayanan masyarakat.
Berdasarkan pantauan, bangunan yang digarap di atas lahan eks pemkab lama itu sudah memasuki tahap pengerjaan awal mulai dari penataan, penataan interior, eksterior, lahan parkir dan bangunan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tubagus Udi Juhdi akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan gedung tersebut. Sebab, letak gedung tersebut tidak jauh dari Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang.
”Sudah pasti akan kami monitor proses kegiatan pembangunan MPP. Apalagi gedung MPP itu letaknya di depan gedung DPRD,” kata Udi Juhdi kepada Kabar Banten, Ahad (23/2/2020).
Ia meminta pelaksana proyek harus melaksanakan proses pembangunan gedung sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB), karena proyek MPP ini akan menggunakan anggaran yang cukup besar. Sehingga harus seimbang dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
”Kami berharap sekali proses pembangunan gedung tersebut benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan sesuai RAB, agar progres gedung ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada Pandeglang,” tuturnya.
Menurut dia, dengan adanya gedung MPP pelayanan publik bisa lebih bagus. Sebab, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cukup satu pintu. Oleh karena itu, Udi meminta nanti organisasi perangkat daerah atau OPD yang akan membuka gerai pelayanan harus betul-betul optimal.
”Harapannya, gedung ini bisa melayani masyarakat secara efektif dan efisien, karena MPP itu kan akan membuka beberapa pelayanan satu pintu sehingga bisa lebih cepat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat masih membutuhkan beberapa pelayanan dasar. Pelayanan yang paling prioritas dan paling dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), karena setiap orang membutuhkan dokumen kependudukan.
