SERANG, (KB).- Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk memiliki keberpihakan kepada lembaga pendidikan swasta, karena turut terlibat dalam pencerdasan anak bangsa.
Hal itu diungkapkan Praktisi Pendidikan Banten Akhmad Supriyatna, karena menilai sekolah swasta lahir dari inisiatif masyarakat untuk menyediakan pendidikan.
"Pemerintah daerah harus memiliki keberpihakan, tidak membeda-bedakan sekolah swasta dan negeri. Mestinya pemerintah memberikan dukungan kepada inisiatif masyarakat, dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung," kata Supriyatna yang juga mendirikan Kampung Belajar di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang kepada Kabar Banten, Ahad (26/7/2020).
Baca Juga : Peserta Didik Sekolah Swasta Menurun
Ia mengatakan, selama ini kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri, berdampak negatif pada sekolah swasta.
Sementara di sisi lain sekolah swasta kurang memiliki daya dukung yang kuat untuk menyaingi sekolah negeri, akhirnya banyak sekolah swasta yang terdampak.
"Disinilah perlunya pemerintah daerah memiliki keberpihakan pada keberlangsungan sekolah masyarakat. Bentuk keberpihakan tersebut dengan dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang saling mendukung. Agar sekolah tetap bertahan karena sekolah swasta juga memberikan kontribusi untuk pendidikan di Banten," ujarnya.
Ia menuturkan, contoh ketidakberpihakan tersebut seperti pada penerimaan peserta didik, pemerintah tidak menjelaskan berapa kuota penerimaan di sekolah negeri. Sehingga karena tidak ada kejelasan pada kuota, akibatnya sekolah swasta pun tidak bisa mendapatkan peserta didik yang sesuai.
Pemerintah harusnya mempunyai target kualitas layanan, dengan menyesuaikan jumlah siswa dan daya tampung guru serta fasilitas pendidikan.
"Saya berharap pemerintah mendengar dan memperhatikan sekolah swasta, agar sekolah swasta pun bisa tetap bertahan. Jangan asal mengejar jumlah, tapi kualitas layanan juga harus diperhatikan," tuturnya. (DE/YA)*