KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten terus memantau ancaman inflasi.
Bahkan, Pemprov Banten sudah siap siaga dalam menghadapi ancaman inflasi.
Pemprov Banten juga bakal menggunakan BTT untuk mengendalikan dampak ancaman inflasi.
Plh Sekda Banten Virgojanti mengatakan, siap siaga inflasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
pemerintah kabupaten dan kota di Wilayah Provinsi Banten juga diminta siap siaga menghadapi ancaman inflasi.
Khususnya dampak inflasi jika terjadi di bulan Puasa Ramadhan tahun 2023 ini.
"Daerah juga diminta, apabila dirasakan dari seluruh kebutuhan ini terjadi kondisi yang luar biasa. Sehingga anggaran juga harus membutuhkan anggaran yang segara mengatasi permasalah ini, diperkenankan untuk mencairkan belaja tidak terduga atau BTT," ujar Virgojanti, Senin 20 Maret 2023.
Virgojanti menyampaikan kesiapsiagaan menghadapi inflasi, usai rapat bersama sejumlah kepala OPD Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kemarin. Dalam kesempatan itu dibahas mengenai inflasi.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat memberikan keleluasaan menggunakan BTT untuk penanganan inflasi merupakan bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman inflasi.
"Kesiapsiagaan itu sudah kita siapkan untuk mendukung pengendalian inflasi," katanya.
Selain bisa menggunakan BTT sambung Virgojanti, juga bisa menggunakan APBD dalam mengendalikan inflasi, yaitu dengan cara memberikan subsidi biaya transportasi kepada pelaku usaha.
Hal itu bisa dilakukan, jika kenaikan ongkos menjadi penyebab tingginya harga barang.
"Memberikan bantuan transportasi dari APBD. Apabila harga mahal disana. Karena ongkosnya mahal, nah ini boleh pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang memang membutuhkan bantuan sarana untuk distribusi," katanya.
Meski demikian, saat ini menurut Virgojanti, ketersediaan kebutuhan pokok masih terbilang aman. Sehingga, belum masuk kategori situasi darurat untuk bisa menggunakan anggaran BTT. Sebagai contoh katanya, ketersediaan minyak yang melimpah.
Dimana kebutuhan Banten mencapai 12 ribu ton. Sementara ketersediaan minyak sudah melebihi kebutuhan itu yakni 17 ribu ton.
"12 ribu ton tapi sudah ada 17 ribu ton," katanya menyebutkan kebutuhan dan ketersediaan minyak goreng saat ini.
Tidak mau dicurangi, Virgojanti juga menyampaikan ultimatum kepada pelaku usaha, agar tidak menimbun atau menahan barang yang dibutuhkan masyarakat.
"Saya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha distributor, kemudian perusahaan – perusahaan ritel untuk sama sama jangan memanfaatkan kesempatan. Bulan ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadhan," katanya.
Kata Virgojanti, jika ada oknum pengusaha yang mencoba melakukan penimbunan, bakal ditindak tegas.
"Tim penegakan hukum tidak akan main main terkait hal itu, bila ada kita minta untuk ditindak tegas secara langsung secara tegas, karena dirugikan masyarakat," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, Pemprov Banten menyediakan anggaran BTT tahun 2023 sebesar Rp 79 Miliar lebih.
"79 M lebih. Kalau tidak cukup ada mekanisme lain," ujar Rina menyebutkan nilai anggaran BTT.***