KABAR BANTEN - Sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) di Kota Serang terancam gagal mengikuti pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang mengajukan 'judicial review' tentang pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi.
Pada amar putusan, MA telah mengeluarkan Pasal 11 ayat (6) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU nomor 11 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga: 602 Bacaleg Kota Serang Ditetapkan dalam DCS Pileg 2024, Masyarakat Diminta Aktif Beri Tanggapan
Kemudian, MA juga menyatakan terkait seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh KPU sebagai implikasi dari pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
Sedangkan, untuk di Kota Serang sendiri, setidaknya terdapat sekitar lima bacaleg eks narapidana korupsi, dan saat ini terancam batal mengikuti kontestasi Pemilu 2024 untuk DPRD Kota Serang periode 2024 hingga 2029.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi (Koordiv) Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kota Serang M Fahmi Musyafa mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan dari KPU Provinsi Banten terkait putusan terbaru MA tersebut.
Namun, KPU Kota Serang akan mengikuti arahan sesuai peraturan dan instruksi dari KPU RI atau Pusat.
"Jadi, terkait hal itu kami belum mendapat arahan dari pimpinan KPU Provinsi Banten. Tetapi, pastinya kalau KPU Provinsi sudah mendapatkan arahan dari KPU RI, tentu kami juga akan diberikan arahan yang sama untuk itu," katanya, Ahad 1/10/2023.
Untuk di Kota Serang, dikatakan dia, terdapat lima mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri untuk DPRD Kota Serang periode 2024-2029 mendatang.
Sehingga, dipastikan terancam batal mengikuti kontestasi Pemilu apabila putusan MA tersebut diumumkan dan diarahkan oleh KPU RI kepada tiap-tiap daerah.
"Di Kota Serang kalau tidak salah, jumlahnya ada lima mantan korupsi. Tetapi, beragam ada yang ancamannya lima tahun, ada yang kurang dari lima tahun, dan ada yang percobaan juga. Tapi, dari lima itu memang ada yang sudah melewati masa jeda," ujarnya.
KPU Kota Serang, kata dia, saat ini tinggal menunggu arahan baik dari KPU Provinsi Banten, mau pun KPU RI terkait putusan terbaru dari Mahkamah Agung.
Baca Juga: Daftar Bacaleg, 2 Mantan Napi Koruptor di Pandeglang Banten Ajukan Pembuatan SKCK
"Tapi, prinsipnya KPU kabupaten/kota hanya sebagai pelaksana di tingkatan bawah, jadi kami hanya menunggu arahan saja," tuturnya.
Namun demikian, dia mengaku, KPU Kota Serang akan melakukan sosialisasi kepada partai politik (Parpol) apabila sudah mendapatkan arahan dari KPU Provinsi Banten mau pun KPU RI terkait putusan MA tersebut.
"Nanti, kami akan melakukan sosialisasi kepada partai politik apabila sudah ada arahan. Apa pun perintahnya, akan kami beritahukan ke parpol," ucapnya.***