KABAR BANTEN - Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus menghadirkan ragam program inovatif diberbagai sektor. Khususnya, di 10 tahun terakhir, Kota Tangerang dinilai memiliki perkembangan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya.
Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Memed Chumaidi mengungkapkan, capaian pembangunan selama dua periode kepemimpinan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Wakil Wali Kota Sachrudin, bisa dilihat dari delapan indikator.
"Adapun beberapa indikator keberhasilan dalam pembangunan daerah tersebut, dapat mencakup berbagai aspek. Pertama, Perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, lapangan pekerjaan dan pendapatan per kapita,” papar Memed.
Menurut dia, soal perekonomian, Pemkot Tangerang sudah membuat Aplikasi Tangerang LIVE. Setidaknya ketersediaan difasilitasi oleh Pemkot Tangerang. Meskipun kondisi perekonomian saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, pasca pandemi Covid-19.
Kedua, Infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas jalan, transportasi, listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya. Ketiga, Pendidikan seperti tingkat melek huruf, akses pendidikan, dan kualitas sistem pendidikan.
"Pendidikan masih oke lah, tinggal inovasi dan kreatifitas tenaga pendidiknya (SDM) diperkuat. Keempat, kesehatan seperti indeks harapan hidup, tingkat kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, dan penanganan penyakit di Kota Tangerang yang cukup lengkap, cepat dan mudah,” jelasnya.
Kelima, Lingkungan yakni keberlanjutan lingkungan, ketersediaan puluhan taman dan ruang terbuka hijau, serta upaya pelestarian sumber daya alam.
Keenam, pemberdayaan masyarakat seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses informasi, dan keberlanjutan program sosial.
Ketujuh, keamanan seperti tingkat keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan bencana. Kedelapan, Tata Pemerintahan yakni transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah.
"Untuk tata pemerintahan, Pemkot sudah merealisasikan transparansi dalam rekrutmen pejabat-pejabat daerah dengan pola Merit Sistem. Ini bukan hal kecil, dan harus diakui, diketahui dan diapresiasi semua pihak," tandas Memed.
Diketahui, merit sistem adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Merit Sistem merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan publik serta terbebas dari KKN.
"Kota Tangerang dalam hal ini sudah merealisasikannya dengan baik di banding dengan daerah-daerah lain di Provinsi Banten," jelasnya.
Sementara secara keseluruhan, Arief Wismansyah dan Sachrudin dinilai sudah menampilkan performa terbaiknya dalam pembangunan.
“Legacy kepemimpinan mereka tersinergi dengan baik, tinggal melakukan penetrasi kolektif untuk menuju pemenuhan yang belum terealisasi,” ucapnya.
Senada dengan Memed Chumaidi, akademisi Kota Tangerang yang juga Rektor Universitas Raharja, Abas Sunarya mengatakan, dengan PAD yang cukup tinggi yaitu sekitar Rp1,2 triliun ditambah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang menyentuh angka Rp5,1 triliun, tentu saja membuat Pemkot Tangerang leluasa melaksanakan pembangunan.
Belum lagi bantuan anggaran dari pemerintah pusat mempercepat pembangunan itu hingga hasilnya langsung dapat dirasakan masyarakat. Contoh pada Asrama Haji di Kecamatan Cipondoh, 2023 ini telah dapat digunakan dan dimanfaatkan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, jumlah penduduk Kota Tangerang tercatat sebanyak 1.930.556 jiwa. Dengan luas wilayah 164,55 kilometer persegi meliputi 13 kecamatan dan 104 kelurahan, APBD masih mampu menopang pembangunan fisik maupun non fisik,” paparnya.
Menurutnya, beban daerah lewat APBD tentu saja masih bisa dibantu lewat bantuan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat kaitan pembangunan infrastruktur.
Ia juga menilai Pemkot Tangerang yang masih tunduk mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran, seperti anggaran pendidikan dan kesehatan.
“Seperti kita ketahui, SMA kini telah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Demikian pula dengan perguruan tinggi yang kebijakannya ada di pemerintah pusat. Namun Pemkot Tangerang masih berupaya mengalokasikan anggarannya berupa beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Kota Tangerang tanpa khawatir terjadi penyalahgunaan. Asalkan anggarannya disalurkan tepat sasaran. Buat saya ini langkah tegas keberadaan pemerintah ditengah kebutuhan masyarakat,” tukas Abas.(Adv)***