KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memprioritaskan sejumlah program, terutama standar pelayanan minimal (SPM) hingga pembangunan infrastruktur, serta penurunan angka pengangguran.
Program tersebut disusun dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025, yang penyusunannya dimulai tahun ini.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Serang Lili Muslihat mengatakan, untuk tahun 2025 Pemkot Serang tidak hanya fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik.
Baca Juga: APKLI Kota Serang Gelar Ramadan Fair di Terminal Pakupatan, Dibuka Hari Ini
Tetapi, terdapat beberapa sektor lainnya seperti peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penanganan mitigasi bencana.
"Untuk 2025, selain fokus prioritas pembangunan, ada beberapa hal yang menjadi fokus kami. Seperti peningkatan pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan penanganan pengangguran. Lalu, pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, lalu pengembangan dan penataan kawasan Banten Lama," katanya, Senin (25/3/2024).
Kemudian, Pemkot Serang juga akan fokus pada pembangunan tematik yang merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat, khususnya terkait reformasi dan birokrasi.
"Seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, serta ivestasi, dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), itu menjadi prioritas kami," ujarnya.
Kemudian, untuk pembangunan fisik lainnya, seperti penataan dan revitalisasi pasar untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Selanjutnya, konektivitas perhubungan dan penerangan jalan umum (PJU), serta pengelolaan persampahan, dan pengendalian banjir.
"Peningkatan mitigas bencana dan penanganan bencana, serta pengembangan pariwisata dan ekraf, dan ketahanan pangan," tuturnya.
Menurut dia, sebagian besar kelurahan di Kota Serang selalu mengajukan usulan soal pembangunan fisik seperti sarana prasarana (Sarpras), dan masih berkutat pada persoalan jalan rusak.
Padahal, perangkat kelurahan bisa memberikan usulan tidak hanya soal pembangunam fisik, misalnya pelatihan dan pembinaan.
"Sebetulnya, usulan di kelurahan tidak selalu soal fisik sarana prasarana, tetapi memang tiap kelurahan pasti mengusulkan fisik, seperti drainase dan jalan. Padahal bisa mengusulkan pelatihan, tapi sebagian besar selalu mengusulkan pekerjaan fisik," ucapnya.
Baca Juga: Jelang Pilkada Kota Serang 2024, Kandidat Wali Kota Manfaatkan Momentum Puasa Ramadan
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengatakan, pihaknya meminta Bappeda untuk menyusun seluruh program khususnya yang masuk dalam skala prioritas benar-benar matang dan saling berkaitan antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Terutama dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD), harus konsisten dan sesuai dengan perencanaan.
"Kami menekankan Bappeda agar ke depan seluruh program prioritas di Kota Serang benar-benar matang. RKPD juga harus ada konsistensi, khususnya pada pola perencanaan dan pengganggaran harus saling berhubungan, sehingga bisa tuntas," ujarnya.***