KABAR BANTEN - Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Banten 2020 terbilang tinggi, dan diprediksi hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Dana ratusan miliar tersebut menjadi sia-sia karena tidak terpakai.
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, anggaran penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN yang diprediksi masuk silpa APBD Banten 2020 Rp100,41 miliar.
Kemudian, penghematan belanja barang dan jasa-barang Rp6,11 miliar, penghematan belanja hibah Rp4,99 miliar, penghematan belanja bantuan sosial Rp5,36 miliar, dan penghematan belanja modal Rp17,30 miliar.
"Realisasi penyerapan belanja sampai dengan akhir Oktober 2020 adalah sebesar Rp5,94 triliun atau 55,48 persen dari anggaran Rp10,72 triliun," katanya.
Silpa APBD TA 2020 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran TA 2021. Adapun pendapatan daerah APBD Banten 2021 ditargetkan sebesar Rp11,30 triliun, dan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp15,55 triliun.
"Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp4,24 triliun. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp134,17 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp4,13 triliun," ucapnya.
Baca Juga : APBD 2021, Ini Infrastruktur Yang Akan Dibangun Pemprov Banten
Ia menguraikan, pendapatan APBD Banten 2021 sebesar Rp11,30 triliun terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp6,92 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,38 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,20 miliar.
Target pendapatan daerah TA 2021 mengalami penurunan sebesar 10,32 persen atau sebesar Rp 1,30 triliun dibandingkan target pendapatan daerah TA 2020 sebesar Rp 12,60 triliun.
"Penurunan pendapatan daerah secara dominan diintervensi salah satunya dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari penurunan pajak daerah sebesar 14,87 persen atau Rp1,15 triliun," katanya.
Kemudian, belanja daerah pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp15,55 triliun yang terdiri atas belanja operasi dianggarkan sebesar Rp7,47 triliun, belanja modal dianggarkan sebesar Rp5,40 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp84,69 miliar, belanja transfer sebesar Rp2,59 triliun.
"Belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp2,21 triliun yang merupakan belanja wajib mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ucapnya.
Baca Juga : Difokuskan untuk Daya Saing Daerah, APBD Banten 2021 Diproyeksikan Rp 15 T
Dalam APBD Banten 2021 juga terdapat belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp320 miliar, dan bantuan keuangan provinsi kepada desa sebesar Rp61,90 miliar.
"Pemerintah Provinsi Banten seoptimal mungkin memanfaatkan, berkolaborasi dan mendukung semua skema pemulihan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat," katanya.
Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mendorong Pemprov Banten agar memastikan APBD Banten 2021 fokus pada pemulihan ekonomi yaitu dengan memberi dukungan pada sektor pertanian, UMKM dan kegiatan padat karya.
"Kedua mengajak dunia usaha untuk mengembangkan usahanya di Banten, yaitu dengan memberikan berbagai macam kemudahan, baik itu perizinan dan akses permodalan," tuturnya.
Dorongan itu mengingat angka pengangguran Banten mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19 yang menimbulkan resesi ekonomi.***