Network
KABAR BANTEN - Kebijakan pembukaan belajar tatap muka di sekolah dikeluarkan pemerintah berdasarkan hasil dari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.
Penerapan belajar tatap muka di sekolah diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Keputusan tersebut dibuat untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing. Poin ini mengundang Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ratu Ria Maryana angkat bicara.
"Karena diserahkan kepada pemerintah daerah, maka saya mengingatkan Pemkot Serang untuk berhati-hati dalam memutuskan belajar tatap muka di sekolah. Dengan kasus Covid-19 yang masih fluktuatif, ada situasi yang sulit dibaca dan perlu diwaspadai sedetail mungkin," kata Ratu Ria Maryana kepada Kabar Banten, Senin, 30 November 2020.
Baca Juga : Belajar Tatap Muka di Kota Serang, Kadindikbud: Tinggal Jalan
Dia menjelaskan, potensi yang harus diantisipasi tidak hanya dalam proses belajar mengajar atau aktivitas di sekolah. Namun juga proses berangkat dan sepulang sekolah.
"Bagi siswa yang orangtuanya memiliki kendaraan atau bisa diantar jemput, mungkin aman. Tapi bagaimana dengan mereka yang naik turun kendaraan umum," katanya.
Dalam pandangan dia, proses berangkat dan sepulang sekolah menjadi situasi yang lebih krusial terkait keamanan siswa atau murid ketika sekolah tatap muka diberlakukan.
Ketika sampai di sekolah hingga proses belajar, kata dia, siswa atau murid bisa dipantau dan diantisipasi dengan sarana dan prasarana yang mendukung protokol kesehatan.
"Ketika sampai di sekolah, tentu sudah siap termogan, cuci tangan dan pakai masker. Semua kepantau. Tapi ketika sudah keluar dari sekolah, di luar sana sulit terprediksi. Jadi sekolah tatap muka menurut saya butuh konsep protokol kesehatan yang detail," tuturnya.***
