Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp56,460 miliar pada APBD 2021. Sebagian dari bansos tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, bansos tersebut antara lain untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS), pengamanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.
"Tahun 2021 Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bantuan sosial melalui Dinsos sebesar Rp56,460 miliar. Bagi KPM jaminan sosial keluarga, UEP dan bansos bagi LKKS," kata pria yang akrab disapa WH ini, seusai menghadiri peluncuran program BST se-Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin 4 Januari 2021.
Baca Juga: Penerima BST Kemensos di Kota Tangsel Bertambah, Terungkap! Begini Syaratnya
WH menuturkan, pengalokasian dana APBD tersebut sebagai upaya bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi percepatan penanggulangan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19.
"Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Jo, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," katanya.
Bagi masyarakat yang sudah terdaftar namun belum menerima bantuan bisa mendatangi ke bank milik negara di antaranya bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN dan juga PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Kenaikan Harga Kedelai: Kemendag Berdalih Pengaruh Dunia, Perhepi 'Tampar' Pemerintah dengan Data
"Ada beberapa bansos yang bersumber dari APBD di antaranya jaminan sosial keluarga, anak, lansia dan yang lainnya. Dan ini sasarannya tidak boleh yang sama dengan dari APBN," kata dia.
Plt Sekretaris Dinsos Provinsi Banten Budi Dharma Sumapradja mengungkapkan, adapun bansos yang bersumber dari APBN di Provinsi Banten tahun 2020 di antaranya di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang dan Kota Serang sebanyak 598.961 KPM dengan jumlah total Rp2.156.259.600.000.
Baca Juga: Kabupaten Lebak Wilayah Potensi, BPBD Siapkan Tempat Evakuasi, Antisipasi Ancaman Tsunami 20 Meter
Kemudian BST Sembako di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang sebanyak 174.175 KPM senilai Rp627.030.000.000.
Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 333.933 KPM senilai Rp1.114.607.167.000. Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako bagi 585.587 KPM, senilai Rp1.346.850.100.000.
"Adapun Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN di Provinsi Banten untuk Tahun 2021 mengacu pada hasil penyaluran bantuan pada tahun 2020. Secara simbolis bantuan tersebut tadi diserahkan oleh Pak Gubernur," kata Budi.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Satu di Banten Dipercepat, Mulai 14 Januari 2021
"Untuk tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten sebesar Rp56.460.501.000 yakni Bansos Bagi KPM Jaminan Sosial Kelurga, UEP dan Bansos bagi LKKS," kata Budi.
Menurut Budi, bantuan sosial tersebut tidak hanya dipandang dari perspektif charity semata.
Baca Juga: Instruksi Presiden Jokowi ke Gubernur: Kawal Bantuan Tunai, Jangan Ada Potongan
“Namun Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memposisikan bansos yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk sumbangsih Banten dalam pemulihan atau pemulihan perekonomian nasional,” ujarnya.
Bantuan tersebut, kata dia, pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi karena para penerima manfaat membelanjakan uang tersebut di pusat-pusat perekonomian.
Baca Juga: Bantu Kesembuhan Pasien Covid-19, PMI Diminta Sosialisasi Manfaat Terapi Plasma Konvaselen
“Bansos pada hakekatnya sangat penting untuk dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan di semua tingkatan, karena selain sebagai sebuah penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bansos juga dapat berkontribusi positif terhadap recovery ekonomi nasional,” ujarnya.***
