Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan peringatan kepada Pemkot Cilegon.
KPK meminta Pemkot Cilegon segera membenahi status lahan di atas Perkantoran Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon.
Sebelum status lahan Pemkot Jelas, KPK secara tegas melarang Pemkot Cilegon melakukan aktifitas pembangunan gedung.
Baca Juga: Aksi Solidaritas Dukung 75 Pegawai KPK, BEM di Serang Banten Desak Ini
Namun secara nyata, Pemkot Cilegon di zaman kepemimpinan Edi Aryadi, telah membangun gedung setda enam lantai bernama Graha Edhi Praja, 2020 lalu.
Untuk diketahui, komplek perkantoran Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon berdiri di atas lahan milik PT Krakatau Steel atau KS.
Sejak awal berdirinya Pemkot Cilegon, dua lahan tersebut berstatus pinjam pakai.
Namun di Mei 2019, status pinjam pakai lahan KS di atas gedung perkantoran Pemkot Cilegon telah habis.
KS keberatan memperpanjang status pinjam pakai lantaran adanya larangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.
