Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan sosial masyarakat terdampak langsung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penggunaan BLT atau bantuan sosial tersebut secara aspek hukum sudah terpenuhi sehingga Pemda diminta tak ragu untuk merealisasikannya.
“Kita akan langsung mem-breakdown arahan itu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Siapa berbuat apa, termasuk ke kabupaten dan kota,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Forkopimda yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian Bersama Seluruh Kepala Daerah secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin 5 September 2022.
Al Muktabar melanjutkan, sesuai dengan regulasi yang ada, Pemprov Banten akan mengalokasikan anggaran BLT dari pos Belanja Tak Terduga (BTT).
Baca Juga: Demo Penolakan Kenaikan Harga BBM Bergejolak di Banten, Ini Tuntutan Mahasiswa
Disalurkan kepada masyarakat terdampak inflasi seperti sopir angkot, tukang ojek, nelayan, dan masyarakat terdampak lainnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Bentuknya nanti BLT, karena BLT menjawab berbagai variasi dari masyarakat. Ini sedang kita hitung datanya atas alokasi 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu dari DAU dan Bagi Hasil Pajak,” tutur Al Muktabar.
Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan agar ditanami dengan cabe. Karena dengan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan itu bisa menekan kenaikan angka inflasi di daerah.
Dalam kesempatan itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten Imaduddin Sahabat mengapresiasi Langkah Pemprov Banten yang sigap menangani persoalan inflasi ini. Provinsi Banten pada bulan Agustus ini mengalami deflasi 0,16 persen.
