Network
KABAR BANTEN - Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres 2024 semakin tinggi.
Paara pimpinan partai politik (Parpol) di daerah harus mewaspadai dampak perpecahan pengurus di pusat imbas dari persaingan kontestasi Pilpres 2024.
Hal itu bisa terjadi seiring intensitas kepentingan bursa pencalonan pada Pilpres 2024 yang semakin tinggi.
Seperti yang terjadi baru-baru ini, PPP tiba-tiba menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Serang, Banten.
Pada kegiatan yang berlangsung Ahad 4 September 2022 itu, Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatan sebagai Ketua Umum PPP dan digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai Plt. Mengejutkan, ternyata proses pergantian itu tanda dihadiri Suharso.
Baca Juga: Hari Pertama Sebagai Plt Ketua Umum PPP, Ini yang Dilakukan Mardiono
Pengamat Politik dari Untirta Leo Agustino mengingatkan agar persoalan yang terjadi di PPP menjelang Pilpres 2024 menjadi perhatian pengurus partai politik di daerah dalam hal ini Provinsi Banten.
Sebab, menurut Leo, kejadian yang sama bisa saja juga terjadi pada partai politik lain. Khususnya PPP yang benar-benar sudah terlihat ada konflik di internal.
"Saya meyakini selepas ini dinamika PPP bukan hanya terjadi di level atas tetapi juga akan terjadi di level bawah. Kelompok pro dengan ketum lama dengan pro ketum baru ini tentu ada gesekan gesekan," katanya saat berbincang dengan Kabar Banten, Senin 5 September 2022. Level bawah yang dimaksud yakni tingkat kepengurusan provinsi, dan kabupaten/kota.
Agar tidak terjadi seperti PPP, menurut Leo ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengurus partai politik di daerah agar tidak terdampak oleh dinamika politik di kepengurusan pusat, khususnya DPW PPP Banten.
Baca Juga: Jelang Pilpres 2024: Menakar Dua Kekuatan Capres dan Cawapres, Prabowo-Puan dan Ganjar-Anies
Diantaranya, memperkuat konsolidasi, membuat agenda bersam dengan merencanakan program kerja jangka pendek dan jangka menengah memuji Pemilu 2024.
"Partai politik ini seperti sebuah organisasi komando, ketua umum berkata A maka elemen di bawahnya harus sevusi, sepaham dengan ketua umumnya. Visi ketua umumnya tidak bisa di terima oleh para bawahan maka strategi politik yang kemudian dijalankan untuk pemenangan tentu akan terganggu," katanya.
Oleh karena itu, ujar Leo, yang perlu dilakukan parpol yakni pertama adalah konsolidasi politik.
"Apa yang diharapkan 2024 apa kemudian yang perlu dilakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah dalam mencapai penyelenggaraan pemilu tahu 2024," katanya.
Terlebih dari itu, menurut Leo, konsolidasi partai politik juga untuk menjaring mana yang solid dan tidak solid diinternal partai itu sendiri.
"Konsolidasi partai politik penting karena bukan hanya menyampaikan visi misi strategi dari ketua umum baru tetapi juga memilah dan memilih mana yang pro dengan ketua umum baru dan mana yang kontra," katanya.
Untuk mencegah konflik di kepengurusan daerah, Ketua DPW PPP Provinsi Banten Subadri Usuludin bakal segera mensosialisasikan hasil mukernas tersebut kepada pengurus tingkat kabupaten/kota.
"Mukernas itu harus dijalankan. Secepatnya merapatkan barisan, memberikan informasi terkait hasil Mukernas itu sendiri kepada kader DPC, PAC dan ranting agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Subadri.***
