Network
Ia menyarankan, capaian realisasi tujuan menjadi dasar acuan dalam pengalokasian angaran di OPD.
"Yang paling penting harus mengeluarkan juga target capaian. Kalau tidak berhasil. Maka tahun depan anggarannya tidak ditambah lagi.
Kalau pengalokasian tanpa komitmen yang jelas, tidak ada tujuan tidak terealisasi. Tapi anggaran malah ditambah lagi. Mau sampai kapan masalah di Banten ini akan
selesai," tuturnya.
Ia menyebutkan sebagai contoh di bidang pendidikan. Dengan porsi anggaran yang besar, persoalan PPDB hilang.
Namun, sebaliknya. Jika makin bermasalah. Maka tujuan dari penganggaran itu, menurut dia, gagal.
"Jadi, OPD jangan hanya sekadar ahli menyerap anggaran. Tapi harus mampu menunjukkan target tujuan," ucapnya.
Ia berharap, dengan porsi anggaran yang fantastis di 10 OPD itu, persoalan-persoalan di Provinsi Banten hilang.
Baca Juga: Berpotensi Tambah Kursi DPRD Banten, Parpol di Banten Mulai Siapkan Bacaleg di Dapil Baru
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(RAPBD) Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2023.
Dalam rancangan tersebut ada 10 OPD yang paling besar mendapatkan porsi anggaran. Paling besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp 3.272.434.513.015, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Rp2.959.836.968.000, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 1.031.053.950.657, DPUPR angaran Rp 833.157.000.000,Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD (Setwan) Rp 481.412.000.000, Biro Umum Rp 202.453.940.715, Dinsos Rp 121.528.000.000, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
89.791.000.000, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp 86.498.000.000.***
