Network
Penguatan lainnya, saat ini DPRD Provinsi Banten tengah membahas kaitannya dengan penyiapan regulasi Peraturan Daerah terkait dengan pemisahan Bank Banten dari PT BGD. Dengan pemisahan itu, maka posisi Bank Banten akan langsung berada di bawah pengawasan Pemprov Banten.
“Sama dengan BPD di daerah lain, dimana secara umum berada langsung di bawah Pemda setempat. Sehingga dengan begitu Perseroan akan bisa optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan daerah. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kejati Banten yang sudah ikut berperan aktif membantu dalam proses penguatan Bank Banten,” ujar Al Muktabar.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Imaduddin Sahabat mengatakan, proses penyusunan aplikasi Jawara Mobile ini sudah berlangsung selama tiga bulan sejak bulan Agustus 2022 dan perizinan baru dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2022.
“Dalam proses itu banyak hal yang harus ditempuh oleh Bank Banten seperti kesiapan aplikasi agar tidak terjadi gagal bayar, sistem keamanan serta modelnya. Semua itu sudah dipenuhi dan disiapkan oleh Bank Banten,” tuturnya.
Imaduddin menambahakan, keberadaan Jawara Mobile itu sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banten dan lebih khusus nasabah Bank Banten dimanapun berada. Dimana ada sekitar 400 ribu nasabah Bank Banten yang tercatat.
Baca Juga: Lirik Lagu Aguna yang Dinyanyikan Soegi Bornean, tak Mengubah Sehelai Pasti
Dengan adanya aplikasi mobile ini, Imaduddin berharap jumlah nasabah Bank Banten bisa semakin bertambah mengingat jumlah usia produktif di Banten itu mencapai 7 juta, dan lebih dari 60 ribu merupakan ASN.
Ini menjadi peluang bagi Bank Banten untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
“Apalagi kelebihan Bank Banten itu merupakan RKUD bagi Pemprov Banten, sehingga layanan masyarakat yang berhubungan dengan Pemerintah itu bisa lebih efektif dengan adanya Jawara Mobile ini seperti pembayaran retribusi, pajak, Bansos dll,” ucapnya.
