Network
SERANG, (KB).- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada 20 Mei 2019. Ada tiga Keppres yang ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet Farid Utomo.
Dua dari tiga yakni Keppres tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya itu yakni pengangkatan Al Muktabar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten dengan Keppres Nomor 52/TPA tahun 2019, Keppres Nomor 40/TPA tahun 2019 yakni pengangkatan Abdul Hayat sebagai Sekda Sulsel dan Keppres Nomor 44/TPA tahun 2019 yakni pengangkatan Tubagus Rismunandar Ruhijat sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
Diketahui, Rismunandar merupakan calon Sekda Banten namun tak lolos hingga tiga besar. Rismunandar saat ini masih menjabat sebagai Asisten Deputi (Asdep) Jejaring Inovasi Maritim (JIM) di Kemenko Bidang Kemaritiman.
Sebelumnya Rismunandar tercatat meniti karir lama di lingkungan Pemprov Banten. Antara lain sebagai Kepala Bidang Pengendalian Program Bappeda, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) dan Kabid pada Badan Litbang Daerah.
“Alhamdulillah saya dapat amanah sebagai Sekjen Komisi Yudisial. Rencana pelantikan pada Selasa (28/5/2019). Mohon doanya yang terbaik,” kata Rismunandar saat dihubungi Kabar Banten, Senin (27/5/2019).
Rismundar terpilih sebagai Sekjen Komisi Yudisial setelah menyingkirkan dua calon lain yakni Makmuri dan Amar Ahmad. Ia mengatakan dirinya bersyukur bisa mengabdi pada lembaga Komisi Yudisial dan akan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.
“Ini kepercayaan besar. Tentu wajib untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,” kata Rismunandar.
Baginya sebagai ASN harus memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebelum mengikuti seleksi terbuka tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rismunandar antara lain pernah mengikuti seleksi terbuka calon Sekda Banten, dan calon Kepala Biro Infrastruktur Pemprov Banten.
“Mungkin rezekinya saya di Komisi Yudisial,” kata alumnus Program Doktor Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB ini. (MH)*
